JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengaku pemerintah sempat lengah ketika menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat libur panjang akhir pekan pada 16-22 Agustus lalu.
Pada pertengahan Agustus, banyak masyarakat, khususnya di kota besar yang berlibur ke daerah karena mendapat cuti bersama dalam momentum Hari Kemerdekaan RI.
Bahkan, pemerintah turut memberi diskon harga tiket kereta api jarak jauh saat libur panjang tersebut. Dampaknya, angka kasus COVID-19 melonjak naik setelah satu hingga dua minggu berikutnya.
"Ya, kita lengah. Mungkin kita juga kurang begitu sigap untuk sosialisasi. Pada libur minggu ketiga di bulan Agustus, kasus mengalami peningkatan pada akhir Agustus dan juga awal September," kata Doni dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 21 Oktober.
Dampak lonjakan kasus akibat libur panjang Bulan Agustus paling terasa di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, pada tanggal 9 September lalu, keterisian tempat tidur perawatan ICU COVID-19 melewati ambang batas, yakni 83 persen.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Luhut Khawatir, Libur Panjang Pekan Depan akan Picu Kenaikan Kasus Baru COVID-19
21 Oktober 2020, 19:26 -
| BERITA
Update COVID-19 per 21 Oktober: Kasus Baru 4.267, Akumulasi Kasus 373.109
21 Oktober 2020, 15:36
"Sampai akhirnya, Bapak Gubernur DKI, Pak Anies mengumumkan kekhawatiran atas kenaikan kasus, termasuk jumlah ICU di rumah sakit Jakarta yang diperkirakan akan penuh pada 17 september, termasuk mengubah kebijakan dari PSBB transisi ke PSBB yang ketat," ujar Doni.
Doni menyebut Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengendalikan agar jangan sampai libur panjang di akhir Oktober, yakni tanggal 28, 29, dan 30 Oktober kembali mengakibatkan lonjakan penularan COVID-19.
"Makanya, bapak presiden berkali-kali mengatakan kekhawatiran beliau, jangan sampai libur panjang kali ini justru menambah masalah baru buat kita. Kita sudah bekerja keras selama 7 bulan terakhir," ungkap Doni.
Terkait
