JAKARTA - Sebanyak 20 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan serikat buruh di Istana Negara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, 20 ribu personel itu tidak langsung diterjunkan semua ke lapangan. Baru 10 personel yang diturunkan.
"Kami sudah siapkan pengamanan hari ini sekitar 10.587 personel (yang sudah di lapangan)," ucap Yusri kepada wartawan, Selasa, 20 Oktober.
Sementara sisanya baru akan diturunkan apabila terjadi penambahan massa aksi atau terjadi kericuhan pada unjuk rasa kali ini.
"Kita cadangkan juga sekitar 10 ribu personel, yang kita cadangkan di dua titik. Yang pertama di Monas kemudian satu ada di gedung DPR," kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Polisi Tangkap 3 Orang Penggerak Pelajar Ricuh, Admin Facebook STM se-Jabodetabek
20 Oktober 2020, 07:30 -
| BERITA
Polisi Identifikasi Otak Penggerak Pelajar Terlibat Ricuh Demo Tolak Cipta Kerja
20 Oktober 2020, 06:30 -
| BERITA
Demo Menolak UU Cipta Kerja Terus Terjadi, Pengamat: Aksi Masih Belum Efektif
20 Oktober 2020, 07:34
Mengenai skema pengamanan, kata Yusri, pihaknya tidak hanya mengamankan kawasan gedung DPR-RI dan Istana Negara. Beberapa sentra ekonomi juga bakal dilakukan pengamana dengan menyiagakan personel gabungan.
"Sentra-sentra ekonomi yang kita lakukan pengamanan. Kita lapis disana kemudiam ada juga sentra-sentra pusat perbelanjaan," tandas dia.
Adapun hari ini BEM SI dan serikat buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
