JAKARTA - Sebanyak 20 ribu personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan istana negara dan sekitarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, personel yang sudah diturunkan ke lapangan sebanyak 12.369 personel gabungan. Selain Istana Negara aksi ini juga dilakukan di Gedung DPR, dan Tugu Proklamasi.
"Pengamanan sekitar 12.369 personel gabungan untuk mengamankan di 3 lokasi dan titik pengalihan arus dan sentra-sentra perekonomian mall yang dianggap penting dilakukan pengamanan," ucap Yusri kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober.
Sementara sisanya, yakni sekitar 8.000 personel baru akan dikerahkan jika dianggap perlu dilakukan. Atau apabila adanya tanda-tanda aksi berujung ricuh.
"Kami ada cadangan 8000 yang kami tempatkan di Monas dan DPR-RI," kata Yusri
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kata INDEF, UU Cipta Kerja Malah Berpotensi Turunkan Investasi, Mengapa?
26 Oktober 2020, 16:32 -
| BERITA
MUI Minta MK Buktikan Independensinya dalam Memproses Uji Materi UU Cipta Kerja
26 Oktober 2020, 15:58
Terlepas dari skema pengamanan, Yusri mengimbau kepada massa aksi untuk menaati peraturan. Terlebih saat ini DKI Jakarta masih masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19.
"Tolong melindungi temannya (massa aksi) jangan sampai ada provokator yang masuk situ (massa)," kata dia.
Adapun aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja hari ini akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka tetap menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu membatalkan UU ini.
Aksi akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dengan diikuti ribuan massa. Beberapa mahasiswa juga datang dari luar Provinsi DKI Jakarta.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
