Coba Dibungkam, Media Massa Thailand Tegaskan Tetap Kawal Demo Reformasi Monarki

JAKARTA - Demonstrasi besar di Bangkok, Thailand, memasuki hari keenam. Pemerintah terus berupaya mencegah perluasan aksi. Salah satu cara yang dilakukan adalah menekan media massa.

Melansir Reuters, Senin, 19 Oktober, kepolisian telah mengeluarkan perintah investigasi terhadap empat kantor berita. Perintah tersebut dikeluarkan berdasar Dekrit Darurat penghentian unjuk rasa yang telah lebih dulu terbit pekan lalu.

Perintah investigasi itu memicu kemarahan berbagai media massa. Mereka menyebut yang dilakukan otoritas Thailand di bawah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai serangan terhadap kebebasan pers.

Investigasi tak hanya menyasar konten berita, tapi juga laman Facebook kelompok demonstran, berdasar dokumen kepolisian tertanggal 16 Oktober 2020. Prachatai, outlet media independen yang jadi salah satu sasaran investigasi menyatakan tak akan kalah dengan intervensi pemerintah.

"Sebuah kehormatan bagi kami untuk melaporkan info akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik di Thailand. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya," tulis Prachathai English, dalam unggahan di Twitter, Senin, 19 Oktober.

Dari sisi pemerintah, Juru Bicara Kepolisian Nasional Kissana Phathanacharoen mengatakan dalam konferensi pers bahwa polisi "menerima informasi dari unit intelijen bahwa konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan serta memicu keresahan masyarakat."

Kissana juga mengatakan apa yang dilakukan pemerintah bukanlah pengekangan terhadap kebebasan pers. Ia menyebut otoritas penyiaran, bersama Kementerian Digital Thailand hanya akan melakukan penyelidikan dan "mengambil tindakan yang sesuai."

Kementerian Digital sendiri mengumumkan pihaknya telah meminta pengadilan menghapus konten dari empat media dan halaman Facebook pendukung aksi demo. Ia memaparkan setidaknya ada lebih dari 300 ribu konten yang dinilai melanggar hukum Thailand.

Terkait demonstrasi, massa belum bubar meski pemerintah telah mengeluarkan larangan dalam segala bentuk aktivitas perkumpulan massa. Pada intinya, tuntutan mereka masih sama, yakni reformasi monarki dan pengunduran diri Prayuth Chan-ocha yang terpilih pada 2019 lalu.