Jerman Melarang Raja Thailand Mengelola Pemerintahan dari Eropa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas melarang Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk mengelola negaranya dari negaranya. Vajiralongkorn diketahui sudah menghabiskan banyak waktunya di negara Eropa tersebut.

Sebelumnya, seperti diketahui Pemerintah Thailand tengah diprotes oleh ribuan demonstran dalam beberapa bulan terakhir. Rakyatnya menyerukan reformasi monarki untuk mengekang kekuasaan raja dan mencopot Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha. Ia merupakan seorang mantan pemimpin junta militer Thailand. 

Lalu di masa genting seperti itu Raja Vajiralongkorn malah memilih keluar dari negaranya dan memerintah di Jerman. Oleh karena itu, melansir Reuters, Jumat 9 Oktober Menlu Jerman mengeluarkan larangan memerintah di negaranya saat menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen Partai Hijau di Bundestag. Maas disinggung soal Raja Vajiralongkorn yang tengah menghadapi seruan untuk reformasi dari para demonstran Thailand. 

"Mengapa pemerintah Jerman mentolerir perilaku kepala negara asing yang melakukan politik di tanah Jerman ini dan menurut pendapat saya ini ilegal. Kami telah memperjelas bahwa politik Thailand tidak boleh dilakukan dari tanah Jerman," kata Maas di hadapan parlemen seperti dikutip Reuters.

Anggota parlemen dari Partai Hijau Frithjof Schmidt juga bertanya kepada Maas apakah Jerman siap untuk berdiskusi dengan Uni Eropa UE yang membekukan pembicaraan perdagangan bebas dengan Thailand. Pihak EU tegas menyatakan akan menutup komunikasi selama demokrasi di Thailand tidak ditegakkan. 

"Jika ada tamu di negara kami yang menjalankan bisnis negara mereka dari tanah kami, kami akan selalu ingin bertindak untuk menangkal itu," tambahnya. 

Uni Eropa sebelumnya menghentikan kontak di semua tingkatan dengan Thailand setelah kudeta 2014. Namun kedua belah pihak kembali melanjutkan pembicaraan perdagangan setelah pemilihan umum pada 2019 yang melihat membawa Prayuth kembali sebagai PM Thailand.

Maas mengatakan bahwa menghentikan negosiasi adalah "pilihan" untuk memberikan tekanan. Tetapi mereka masih memiliki hak untuk berdiskusi dengan Thailand terlebih dahulu. Baik Istana Kerajaan di Bangkok maupun pemerintah Thailand tidak segera menanggapi hal tersebut.

Polemik Thailand

Para pengunjuk rasa menantang Kerajaan Thailand dan menggeruduk bangunan istana yang didominasi oleh tentara. Hal tersebut melanggar tabu lama dengan menuntut reformasi monarki yang telah dilakukan sejak Agustus.

Raja Vajiralongkorn naik takhta sejak 2016, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di Bavaria, tempat putranya yang berusia 15 tahun bersekolah. Para pengunjuk rasa Thailand mengeluhkan biaya tinggal raja di Eropa serta ketidakhadirannya di Thailand.

Para pengunjuk rasa berusaha untuk mengurangi kekuasaan raja berdasarkan konstitusi, yang secara khusus memungkinkan dia untuk menjalankan kekuasaan ketika dia berada di luar Thailand tanpa menunjuk seorang bupati. Para pengunjuk rasa juga ingin melepaskan kendali langsungnya atas kekayaan kerajaan senilai puluhan miliar dolar dan beberapa unit tentara. Istana tidak memberikan komentar atas protes tersebut.

Para pengunjuk rasa di Thailand mengatakan mereka akan berkumpul lagi Rabu depan. Mereka akan mebawa jumlah pemrotes yang besar untuk menekan pemerintah agar mundur dan menekan seruan mereka untuk reformasi monarki.