JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya mempersiapkan secara rinci soal pengadaan vaksin COVID-19 agar tak lagi terjadi aksi demonstrasi besar-besaran, seperti yang terjadi akibat pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Jokowi meminta menterinya tak tergesa-gesa dan rutin mempublikasikan soal vaksin tersebut kepada masyarakat.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Karena menyangkut nanti presepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas untuk mengantisipasi libur panjang di akhir Oktober, Senin, 19 Oktober.
Dia meminta agar jajaran menterinya itu mempublikasikan secara intens, terutama terkait dengan kehalalan produk vaskin COVID-19 tersebut.
"Yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, distribusi seperti apa meskipun tidak tidak semua harus kita sampaikan ke publik," tegasnya.
Hanya saja, terkait harga vaksin COVID-19, Jokowi meminta jajarannya untuk tidak disampaikannya ke publik.
"Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ungkap Jokowi.
Menurut dia, titik kritis vaksin COVID-19 ini akan terjadi saat implementasi di lapangan. Sehingga, dia meminta menterinya untuk berfokus dan menjelaskan secara gamblang pada publik, siapa pihak yang akan diprioritas mendapat vaksin dan apa alasannya.
"Harus dijelaskan betul pada publik. Proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati, harus disiapkan betul," jelasnya.
"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelaskan betul. Harus detail. Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi. Karena saat ini masyarakat pada posisi yang sulit," imbuh dia.
BACA JUGA:
Dalam pengurusan masalah vaksin ini, Jokowi juga membaginya antara Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Terawan, katanya, akan mengurusi vaksin gratis. Sedangan Erick, akan ditugaskan mengurusi vaksin berbayar atau mandiri. Pemisahan ini perlu dilakukan agar jelas siapa pihak yang bertanggungjawab.
Jokowi juga meminta agar World Health Organization (WHO) Indonesia bisa dilibatkan terkait pemberian vaksin ini termasuk untuk memberikan pelatihan terkait penanganan vaksin dari mulai distribusi hingga proses pemberiannya pada masyarakat. Sebab, tiap vaksin memiliki kekhususan dalam penanganannya.
"Tiap vaksin itu beda-beda, dari G42 itu beda, dari Sinovas beda lagi, dari Astrazineca beda lagi. Nyimpennya di cold storage seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh, dan saya minta dilibatkan WHO Indonesia," katanya.
"Biar mereka bisa memberikan training sehingga standarnya ini menjadi jelas. Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini. Setelah saya pelajari semakin tidak mudah," pungkasnya.
Terkait
