Gizi Buruk di Jakarta Masih Tinggi, DPRD Minta Pemprov Kucurkan Anggaran Tambahan Operasional Posyandu
Petugas PMI melakukan pemeriksaan gizi anak/ Foto: Rizky Sulistio/ VOI

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyoroti tingginya kasus gizi buruk di Jakarta sampai saat ini. Menurut Idris, Pemprov DKI harus melakukan penanganan gizi buruk sedari awal.

"Belakangan kita terus dibayangi kasus gizi buruk yang masih tinggi di Jakarta. Kita harus selamatkan anak-anak kita dengan penanganan yang sistematis," kata Idris dalam keterangannya, Kamis, 19 Mei.

Idris pun meminta Pemprov DKI mengucurkan anggaran tambahan berupa dana bantuan operasional untuk pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah APBD tahun 2023.

Sebab, menurut Idris, peran Posyandu sangat penting sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.

"Kita sama-sama menyadari bahwa peran Posyandu sebagai wadah kesehatan sangat penting, tapi dukungan kita kepada mereka masih jauh dari cukup. Keluhan tentang keterbatasan sarana dan tidak adanya insentif bagi petugas Posyandu," ungkap Idris.


Idris melanjutkan, kurangnya dukungan operasional membuat banyak posyandu yang kesulitan untuk mengadakan kegiatannya secara rutin sehingga manfaatnya kurang maksimal.

Lagipula, menurutnya, aktivasi posyandu juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan aktual yang terjadi belakangan seperti kekurangan gizi pada anak.

"Kalau posyandu tidak bisa beroperasi rutin karena keterbatasan fasilitas dan petugas, manfaatnya tidak akan maksimal. Dengan memberikan dukungan yang cukup, kerja puskesmas dan Dinas Kesehatan akan lebih mudah karena ada deteksi dini di lingkungan," imbuhnya.