JAKARTA - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyisakan dua tahun. Pengamat tata kota, Nirwono Joga menyarankan, dalam sisa dua tahun kepemimpinan di DKI, Anies harus memilah program prioritas mulai tahun 2021.
Program prioritas yang dimaksud, menurut Nirwono, adalah program yang berkaitan dengan penanganan pascapandemi COVID-19 di Jakarta, yakni penataan permukiman dan penyediaan sanitasi.
"Dalam dua tahun ke depan, harusnya di prioritas pembangunan yang muncul tuh program perbaikan atau peremajaan kawasan padat penduduk yang harus sudah sesuai dengan aturan hukumnya, serta perbaikian sanitasi yang bersih," kata Nirwono dalam diskusi webinar, Kamis, 15 Agustus.
Nirwono mengatakan, kedua jenis program ini bisa masuk dalam kategori prioritas karena saat ini hampir seluruh wilayah permukiman di Jakarta adalah zona merah, yang artinya memiliki tingkat penularan COVID-19 tinggi.
"Kalau kita bicara soal menghentikan penyebaran COVID-19, permukiman padat penduduk ini yang harusnya menjadi awal penataan kota Jakarta pascapandemi ini. Di situ terkait bagaimana perbaikan kampung kumuh dan perbaikan sanitasi air bersih," ujar dia.
Untuk penataan permukiman, Nirwono tidak menyarankan Anies untuk melanjutkan program rumah DP Rp0 atau program Solusi Rumah Warga (Samawa). Sebab, program ini dianggap tidak berjalan sesuai target.
Karena itu, solusinya menurut Nirwono adalah pembangunan rumah susun sewa yang masif, sesuai dengan target Pemprov DKI membangun 30 ribu unit hunian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
"Prioritas pembangunan di tahun depan adalah menyediakan pembangunan rumah susun yang masif, ketimbang program DP 0 rupiah. Saya tidak melihat ada perkembangan yang signifikan dari program ini. Apalagi kalau melihat kebutuhan perumahan yang sangat mendesak," ujar Nirwono.
BACA JUGA:
Akibat pandemi, Nirwono memprediksi tidak semua 23 janji kampanye Anies akan dipenuhi hingga masa jabatannya berakhir pada 2022. Kemungkinan, salah satu janji kampanye seperti pengembangan pendidikan kejuruan dikesampingkan demi bisa fokus menangani dampak pandemi.
"Ya, kalau program ya nggak penting-penting amat, mohon maaf dan waktu 2 tahun ke depan baiknya dicoret. Dengan anggaran yang juga terbatas, kita harus berani fokuskan ke pascapandemi menuju ke kota Jakarta yang lebih sehat," jelas dia.
