YOGYAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini membuka sidang kedua Digital Economy Working Group (DEWG), bagian dari Presidensi G20 Indonesia.
Dikutip Antara, Selasa 17 Mei, Pertemuan kedua Digital Economy Working Group dibuka sekitar pukul 10.00. Sebelum pembukaan, forum ini diawali dengan sesi foto "Family Photo Session" bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan delegasi negara anggota.
Sidang kelompok kerja ini akan dipimpin oleh Ketua (Chair) DEWG G20 Mira Tayyiba, yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Alternate Chair DEWG G20 sekaligus Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan SDM, Dedy Permadi.
Digital Economy Working Group merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia, forum ini diselenggarakan untuk pertama kalinya setelah mengalami peningkatan dari Digital Economy Task Force.
Pertemuan ini bertema "Achieving Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation"
Pada forum ini, Kementerian Kominfo selaku pengampu mendorong pembahasan tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital ini, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19, kecakapan dan literasi digital, dan arus data lintas negara.
Pertemuan kedua DEWG diadakan di Yogyakarta pada 17-19 Mei dengan agenda membahas isu prioritas pertama soal konektivitas digital.
BACA JUGA:
Delegasi negara anggota G20 yang hadir pada pertemuan di Yogyakarta ini antara lain berasal dari Amerika Serikat, Australia, Inggris Raya, Jepang, Jerman, Turki, India, Arab Saudi, Korea Selatan, Prancis, Italia, Singapura, Argentina dan Kamboja.
Selain negara anggota, turut hadir dalam DEWG adalah perwakilan International Telecommunications Union (ITU) dan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).
Kementerian merencanakan empat pertemuan DEWG sepanjang Presidensi G20 Indonesia untuk menghasilkan draf yang akan diajukan ke pertemuan tingkat menteri, Digital Economy Ministerial Meeting, pada September mendatang di Bali.
Pertemuan tersebut akan menghasilkan deklarasi tingkat menteri, Digital Ministerial Declaration.