JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah memerintahkan para menteri untuk memangkas 91.000 pekerjaan pegawai negeri, untuk menghemat miliaran dolar terkait pemotongan pajak, Daily Mail melaporkan pada Hari Kamis.
PM Johnson menggunakan pertemuan kabinet yang membahasa 'biaya hidup' di Midlands pada Hari Rabu, untuk memerintahkan tim utamanya melipatgandakan upaya mereka, untuk mengurangi tekanan keuangan pada keluarga yang berjuang.
Mereka diberi waktu satu bulan untuk membuat rencana guna memotong ukuran pegawai negeri, hampir seperlima dari total saat ini, yang akan menghemat sekitar 3,5 miliar poundsterling atau setara Rp62.472.775.960.000 per tahun, kata surat kabar itu.
"Setiap pon yang diambil pemerintah dari pembayar pajak adalah uang yang dapat mereka belanjakan untuk prioritas mereka sendiri, untuk kehidupan mereka sendiri," kata laporan itu mengutip PM Johnson, seperti melansir Reuters 13 Mei.
Perdana Menteri Inggris juga tetap yakin akan perlunya lebih banyak pejabat untuk kembali ke tempat kerja, kata surat kabar itu.
"Kita perlu kembali ke kebiasaan masuk ke kantor, masuk ke tempat kerja," katanya kepada Daily Mail.
"Akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan saya, tetapi saya percaya orang lebih produktif, lebih energik, lebih penuh ide, ketika mereka dikelilingi oleh orang lain."
BACA JUGA:
Terpisah, Dave Penman, sekretaris jenderal FDA, serikat pekerja untuk manajer layanan publik dan profesional, mengatakan dalam sebuah tweet, "Kecuali mereka punya rencana serius, itu bisa menjadi berita utama atau aksi tebas-dan-bakar yang sembrono ke layanan publik, tanpa berpikir atau peduli tentang konsekuensinya."
Perintah PM Johnson datang setelah dia mengatakan kepada parlemen pada Hari, dia dan Menteri Keuangan Rishi Sunak akan berbicara lebih banyak dalam beberapa hari mendatang, untuk membantu para pemilih dengan biaya krisis hidup saat ini.
