Arahan Jokowi Soal Pemilu sudah Jelas! Politikus PDIP Ingatkan Menteri Tak Lompat Pagar Urusi Tugas Lain

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, turut menyoroti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajaran menterinya untuk fokus saja kepada tugasnya masing-masing, menyusul tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai.

Menurut Masinton, arahan tersebut sudah jelas agar menteri-menteri bekerja sesuai tupoksinya. Jangan sampai, kata dia, menteri tersebut mengurusi tugas kementerian lain.

"Menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendisiplinkan diri untuk berfokus pada bidang tugasnya masing-masing," ujar Masinton kepada wartawan, Rabu, 11 Mei.

"Jangan lompat pagar mengurusi segala hal yang bukan bidang tugasnya," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR itu juga mengingatkan para menteri untuk konsisten kepada tugas definitif yang dimandatkan Presiden. Serta harus mampu memahami kondisi sulit masyarakat yang masih terdampak pandemi COVID-19.

"Kondisi sulit ini seperti ilalang kering yang mudah terbakar. Menteri-menteri jangan memantik api ke ilalang kering," tegasnya.

Menurut Masinton, wajib hukumnya bagi para menteri memprioritaskan agenda pemerintahan Presiden Jokowi. Kata dia, jangan sampai tugas menteri terselip agenda politik yang 'menjual diri' untuk kepentingan pilpres.

"Dan bukan menarsiskan diri menjalankan agenda politik pribadi ingin menjadi calon presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan terkait Pemilu 2024 saat rapat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, ada tiga pesan yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Pertama, memastikan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya, mulai Juni 2022 ini," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa, 10 Mei.

Kedua, agar jajaran kabinet bekerja secara maksimal sesuai masing-masing tugas dan fungsi. Kata Mahfud, Presiden tak ingin tugas para menteri terganggu dengan adanya agenda Pemilu 2024.

"Para menteri harus bekerja maksimal melaksanakan tugasnya sebagai menteri sesuai bidangnya masing-masing. Tidak boleh mengganggu dan terganggu agenda pemilu," katanya.

Ketiga, sebenarnya Jokowi mengizinkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju mengeluarkan pernyataan terkait pemilu asal berkaitan dengan bidangnya.

"Boleh saja menteri terkait ber-statement tentang pemilu asal relevan dengan bidangnya. Misal Mendagri ber-statement bahwa pemilu harus berjalan luber dan jurdil atau ber-statement pemerintah akan mendukung kemandirian dan netralitas KPU. Begitu itu malah bagus," jelasnya.