JAKARTA - Sebanyak 12 ribu personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di Istana Negara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, 12 ribu personel tidak sepenuhnya dikerahkan di titik pusat aksi demonstrasi.
"Pasukan 12 ribu pengamanan terdiri dari Polri, TNI, dan Pemprov tapi masih ada kami siapkan kita ada yang standby. Itu pusatnya di Monas ya. Cadangan kita di DPR," ucap Yusri kepada wartawan, Selasa, 13 Oktober.
BACA JUGA:
Dengan pengerahan personel pengamanan itu, Yusri menegaskan bakal menjamin keamanan. Namun, pendemo juga diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dan tetap menaati aturan.
Sehingga, massa pendemo terhindar dari penularan COVID-19 dan tak terjadi kericuhan seperti aksi demonstrasi sebelumnya.
"Makanya imbauan kita kepada pendemo untuk mentaati protokol kesehatan dan jangan membuat keributan yang bisa meresahkan masyarakat," kata dia.
Dalam pengamanan aksi, polisi bakal menjunjung tinggi sikap humanis. Tapi jika nantinya ada oknum-oknum yang mencoba menciptakan kericuhan, polisi akan langsung mengambil tindakan tegas.
"Kami dari kepolisian bersikap persuasif dan humanis tapi Tegas. Siapapun yang akan bertindak kerusuhan aparat tidak segan-segan menindak tegas," kata dia.
Adapun elemen PA 212, GNPF Ulama, FPI dan HRS Center akan menggelar aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di depan Istana Merdeka pada Selasa, 13 Oktober.