JAKARTA - Penanggung Jawab Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses tender gorden untuk rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Khususnya, pemenang tender dengan harga tertinggi.
"Sulit memahami logika tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang berakhir dengan kemenangan perusahaan dengan tawaran harga paling tinggi," ujar Lucius dalam keterangannya, Senin, 9 Mei.
Lucius mengaku heran perusahaan yang mengajukan nilai kontrak paling mahal justru merupakan pemenang tender. Padahal, menurutnya, masih ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran dengan harga lebih rendah.
"Bagaimana bisa pemenang tender justru perusahaan yang akan menyedot anggaran, bukan perusahaan yang bisa memberikan selisih harga yang menguntungkan negara. Seolah-olah mau bilang anggaran yang sudah dialokasikan harus dihabiskan tanpa perlu memikirkan efisiensi anggaran yang bisa menguntungkan negara," papar Lucius.
Lucius mengatakan, kejanggalan penentuan harga tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa barang yang diadakan tidaklah penting. Yang penting, anggaran harus terpakai semua. Menurutnya, dari segi efisiensi anggaran tender pengadaan gorden DPR jelas bermasalah.
"Karena bermasalah, saya kira harus dicari tahu betul apa yang terjadi dalam proses penentuan pemenang tender," ungkapnya.
Lucius pun mewanti-wanti, jangan sampai pilihan pemenang tender pada perusahaan yang memberikan tawaran tertinggi lantaran ada kongkalikong dengan penyelenggara proyek pengadaan. Sehingga tender hanya jadi semacam prosedur formalitas saja.
"Mungkin saja keputusan siapa pemenang tender sudah ditentukan sebelum tender dilakukan," tegasnya.
BACA JUGA:
"Penentuan pemenang tender yang mendahului tendernya sendiri tentu saja dilakukan karena ingin memastikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan pelaksana proyek tetapi juga penyelenggara proyek," tambah Lucius.
Sebab, lanjut Lucius, dengan kepastian pemenang sejak awal, maka kongkalikong untuk meraup keuntungan pasti sudah jelas pula. Dugaan itu, kata dia, masuk akal jika melihat betapa ngototnya Kesekjenan DPR mengeksekusi proyek itu meski banyak masyarakat mengkritik bahkan menolaknya.
Apalagi, tambahnya, profil perusahaan pelaksana proyek gorden awalnya adalah perusahaan kontraktor dan IT. Di mana belakangan memang ada perluasan cakupan proyek yang digarap oleh perusahaan pemenang tender dengan memasukkan interior supply sebagai salah satu bidang pekerjaan PT Bertiga Mitra Solusi.
"Kalau perusahaan IT tiba-tiba mengerjakan proyek pengadaan gorden, ya mungkin perlu memang mempertanyakannya," pungkas Lucius.
Terkait
