Demi Kebaikan Bersama, Pimpinan DPR Nilai Kebijakan WFH Satu Minggu Usai Libur Lebaran Perlu Dipertimbangkan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai usulan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama sepekan bagi pegawai pemerintah maupun swasta usai libur lebaran berakhir perlu didukung. 

Sebab menurut Dasco, kebijakan WFH ini dapat mengurai kemacetan saat arus balik Lebaran 2022. Apalagi masih ada 47 persen pemudik yang belum kembali ke Jabodetabek dari kampung halamannya. 

Bahkan, kata Dasco, penerapan WFH terhadap pekerja tidak akan mempengaruhi produktivitas, sama seperti hadir fisik. 

"Saya rasa WFH atau hadir fisik itu tentunya kualitasnya akan sama. Yang membedakan adalah yang mudik dalam seminggu ke depan," ujar Dasco dalam keterangannya, Senin, 9 Mei.

Diketahui, usulan tersebut dicetus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyarankan kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah libur Lebaran berakhir untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik. 

"Apabila usulan Pak Kapolri disetujui, itu tentunya halalbihalal dengan teman-teman kantor mundur seminggu, tapi efektivitasnya adalah kemacetan dapat diurai," tambah Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Dasco menambahkan, usulan Kapolri ini patut dipertimbangkan dan juga diimplementasikan demi kebaikan bersama. Hal ini bercermin dari kasus lonjakan COVID-19 pasca lebaran tahun lalu. 

"Karena arus mudik dapat bertahap untuk balik ke Jakarta, sehingga kemacetan dapat diurai. Dan saya pikir usul Kapolri patut dipertimbangkan untuk kebaikan kita bersama," kata Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo pun menilai, kebijakan WFH itu juga bisa menjadi upaya untuk mencegah kenaikan jumlah kasus COVID-19 pascamusim mudik Lebaran 2022.