TNI-Polri Gelar Pasukan, Ini Skema Pengamanan Demonstrasi <i>Omnibus Law</i> yang Digunakan
Ilustrasi/VOI

Bagikan:

JAKARTA -  TNI dan Polri menerapkan skema patroli wilayah dalam pengamanan di Jakarta. Dari informasi intelijen bakal ada aksi lanjutan demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan skema itu dimulai dengan melaksanakan apel gelar pasukan di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menuturkan, apel gelar pasukan berujuan untuk mensinergikan TNI Polri. Sehingga, proses pengamanan aksi berjalan dengan baik tanpa ada kendala.

"Kami lakukan patroli bersama dengan rute dari DPR kemudian keliling kota. Dengan sebagian berada di Monas dan finish di DPR," ujar Nana kepada wartawan, Senin, 12 Oktober.

Penerapan skema pengamanan itu karena berkaca pada aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada 8 Oktober lalu. Sehingga, TNI dan Polri telah mempersiapkan segala sesuatunya.

"(Kami) Sudah melakukan Tactical Wall Game (TWG) untuk mengantisipasi dan memetakan pengamanan potensi kerawanan," kata dia.

Selain itu, Nana menegaskan pihaknya akan mengawal aksi demonstrasi dengan baik. Tetapi jika massa sudah mulai anarkis, maka, pihaknya akan melakukan penindakan.

"Kami dari awal akan melayani, mengawal dan mengamankan aksi yang baik. Tapi ketika mereka melakukan anarkis, kami akan sabar dan lakukan tindakan," papar dia.

Namun, soal jumlah personel yang bakal dikerahkan tidak dijelaskan secara rinci. Hanya ditegaskan jika pengamanan akan menyesuaikan jumlah peserta aksi sesuai informasi dari intelijen.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman

Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menyebut pihaknya bakal membantu Polri sepenuhnya dalam proses pengamanan. Terlebih ketika adanya potensi terjadinya kericuhan.

"Saya tekankan kepada TNI untuk memegang penuh sapta marga dan sumpah prajurit. Tingkatkan soliditas antara TNI dan Polri," kata Dudung.

Dudung sudah menginstruksikan jajaran anggota TNI dan Polri untuk menindak para terduga perusuh dengan cara profesional, proporsional dan tetap mengedepankan persuasif.

"Perusuh itu hanya orang yang dijadikan alat untuk memanfaatkan situasi. Karena mahasiswa dan buruh itu saya yakin murni menyampaikan aspirasi. Nanti kami cari saya yang rusuh," kata dia.