Integrasi Antar Moda Transportasi Perlu Dikelola dengan Baik
Ilustrasi kereta api. (Foto: KAI)

Bagikan:

JAKARTA - Integrasi antar moda transportasi yang baik akan semakin memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, diharapkan jika dikelola dengan baik akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilaksanakan pagi ini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari.

Menhub mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, PT MRT dan PT KAI untuk melakukan integrasi antar moda, mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan penataan simpul transportasi.

“Diharapkan ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Saat ini baru 25 persen masyarakat di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Kami ingin kedepannya 75 persen masyarakat menggunakan angkutan umum,” jelas Menhub.

Berdasarkan informasi dari Pemprov DKI Jakarta, fase awal dari kerjasama ini adalah untuk menata empat stasiun, yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman.

Menhub Budi menuturkan agar dalam penataan integrasi antar moda ini melibatkan seluruh moda transportasi yang ada termasuk ojek online. Menurutnya ojek online adalah suatu angkutan yang tidak dapat dikesampingkan apalagi di Jakarta, maka dari itu perlu diberikan tempat untuk naik dan turun penumpangnya agar tidak mengganggu lalu lintas disekitarnya.

“Integrasi antar moda itu menjadi keharusan. Selain KAI dan MRT juga ada Bus Rapid Transit, angkutan umum lainnya dan ojek online (ojol). Untuk itu, saya minta empat stasiun tersebut agar mengakomodasi untuk tempat untuk para pengemudi ojol,” tutur Menhub.

Sementarai itu, Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan Angkutan Massal yang terpadu dan terintegrasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada Bulan Maret 2020 akan terwujud integrasi di empat stasiun tersebut dan akan segera menyusul dilakukan penataan serupa di 68 stasiun lainnya.