Bupati Bogor Ade Yasin Jadi Tersangka Korupsi, PPP akan Bahas Posisi Ketua DPW Jabar

BOGOR - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan melakukan musyawarah untuk membicarakan posisi Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Yasin, setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.

"DPP PPP belum menentukan kapan waktunya, tapi akan membicarakannya," kata Ketua DPP PPP, Andi Surya Wijaya dikutip Antara, Sabtu, 30 April.

DPP PPP akan membicarakan posisi Ketua DPW PPP Jawa Barat setelah Ade Yasin ditetapkan oleh KPK pada Kamis (28/4) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Andi Surya menjelaskan, DPP PPP sampai saat ini belum membicarakan status ketua DPW PPP Jabar, karena masih menunggu perkembangan penanganan kasusnya oleh KPK.

Menurut dia, sikap DPP PPP pada prinsipnya adalah menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan azas hukum praduga tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap.

"Karena dalam kasus ini, tersangkanya tidak hanya Ade Yasin tapi ada tujuh orang tersangka lainnya," katanya.

Namun, dengan pertimbangan roda organisasi partai harus tetap berjalan, maka DPP PPP nantinya akan membicarakannya.

Sebagai informasi, Ade Yasin kembali terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII PPP Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Senin (29/3/2021).

Ade Yasin yang menduduki jabatan sebagai Bupati Bogor itu terpilih secara aklamasi untuk memimpin DPW PPP Jawa Barat periode 2021-2026.

"Kita butuh orang-orang yang bekerja untuk partai, nanti kami siapkan tim yang benar-benar kerja elektoral. Di partai ini tidak lagi susunan stukturalnya seperti susunan kabinet, agar di tahun 2024 kita mendapatkan banyak kursi," kata Ade Yasin dalam keterangan tertulisnya.

Ade Yasin menyebutkan, usai Muswil VIII ini, PPP Jabar segera melaksanakan musyawarah cabang (Muscab) yang rencananya digelar pada 2021.

"Ada 27 kota/kabupaten yang akan melaksanakan Muscab, dan saya harap pengisian ketua cabang juga akan dilaksanakan seperti ini, tentram, silaturahmi berjalan, disepakati bersama atau aklamasi," kata Ade Yasin.

"Tidak ada yang kalah atau menang. Ini harus menjadi contoh. Dari muktamar aklamasi, DPW aklamasi, ke bawah juga bisa begitu," tambahnya.