Budi Gunadi Sadikin: Presiden Jokowi Harus Ajak Swasta untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah harus mengajak swasta untuk membangkitkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Sebab, tanpa melibatkan swasta, pemulihan ekonomi sulit dilakukan.

Lebih lanjut, Budi menilai, pihak swasta memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional dimasa sulit akibat pandemi ini.

"Jadi di tengah COVID-19 ini, meningkatkan ekonomi akan sulit atau tidak mungkin kalau yang melakukan hanya pemerintah. Nah, pemerintah harus bisa mengajak, mengimbau, mendorong agar swasta berpartisipasi," tuturnya, dalam diskusi virtual, Selasa, 6 Oktober.

Pada zaman dulu, kata Budi, jika kepala negara ingin menggerakkan ekonomi Indonesia, hanya tinggal menugaskan menteri-menterinya, menyediakan anggaran dan memperbesar anggarannya, dan memastikan program dan uangnya jalan. Maka sudah dipastikan ekonomi pasti bergerak.

Budi berujar, di zaman dulu ketika baru merdeka, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia itu dipegang atau dipengaruhi oleh APBN sekitar 30 hingga 40 persen ekonomi Indonesia melalui goverment spending atau pengeluaran pemerintah.

Namun, kata dia, sekarang konteksnya sudah berubah. Peran swasta juga sangat besar. Sedangkan BUMN hanya memiliki 30 persen dari kontribusi ekonomi nasional dan sisanya peran pemerintah melalui belanja anggaran dalam APBN.

"Sekarang harus menyadari bahwa memang ekonomi Indonesia sebagian besar merupakan kontribusi 60 hingga 70 persen swasta, kemudian BUMN dan pemerintah," jelasnya.

Budi menegaskan, seberapa pun pemerintah mendorong pengeluaran, dampaknya terhadap perekonomian tidak akan sebesar saat zaman Soekarno dan Soeharto. Sebab, konteks mengenai perekonomian Indonesia sekarang dan peran BUMN sudah berubah dan memang penting untuk disadari.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, upaya melibatkan swasta untuk bersama-sama memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19, dapat dilakukan pemerintah melalui regulasi yang menarik.

"Berbeda dengan kementerian/lembaga, kepala negara tidak punya instrumen seperti budget dan menentukan orang dalam swasta, hanya bisa membuat aturan. Kalau aturannya bagus ya swasta dapat bergerak. Tapi kalau aturan tidak bagus, swasta tidak bergerak berarti ekonomi tidak membaik," jelasnya.

Menurut Budi, ada dua modal presiden untuk mengungkit ekonomi nasional. Pertama melalui anggaran kementerian dan lembaga yang dan orang-orang di dalamnya ditentukan negara. Kedua, melalui BUMN.

"Walaupun BUMN terbuka (Tbk) tidak sekuasa itu, tapi akses beliau (presiden) masih ada. Dua pilar ini kontribusinya kurang lebih sekitar 30 persen dari total ekonomi Indonesia," tuturnya.