JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyinggung sosok Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat bicara terkait penjabat (Pj) yang akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nanti.
Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar penjabat (Pj) kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya sebelum Pemilu 2024 diseleksi dengan ketat.
Gembong menganggap Heru pantas untuk menjabat sebagai Pj menggantikan Anies saat kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelum Pemilu 2024. Nama Heru juga pernah disinggung Gembong beberapa waktu lalu.
"Tidak jauh dari apa yang sudah saya lontarkan. Iya (nama Heru), saya sudah pernah melontarkan," kata Gembong saat dihubungi, Rabu, 13 April.
Secara pribadi, Gembong mengaku tidak mengenal dekat dengan Heru. Namun, ia mengetahui bagaimana kiprah Heru. Heru dianggap Gembong sebagai salah satu orang yang mengerti permasalahan Jakarta dan bisa melanjutkan program yang sudah ada.
Sebab, Heru punya latar belakang sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada 2015.
"Saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal kineerjanya. Mudah mudah bisa mempercepat program yang selama ini tersendat belum tereksekusi, agar pembangunan bisa segera dirasakan warga Jakarta," ujar Gembong.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 101 kepala daerah akan menyelesaikan masa waktu jabatan. Karenanya akan dibutuhkan ratusan figur pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut.
Namun, sosok yang akan mengisi jabatan itu tidak boleh ditentukan dengan sembarangan. Jokowi mengingatkan persiapan yang dilanjutkan tahapan seleksi harus dilakukan demi memastikan kepemimpinan yang kuat.
"Saya telah menginstruksikan agar figur-figur pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut dipersiapkan dan diseleksi dengan baik," kata Jokowi seperti yang dikutip dari akun Instagram @jokowi.
Jokowi ingin para penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi, saat ini, Jokowi menyebut, kondisi ekonomi sedang tidak mudah.
"Kita menginginkan adanya pejabat daerah yang memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah," tegasnya.
Tercatat ada tujuh gubernur yang masa jabatannya akan habis, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu terdapat 76 bupati dan 18 wali kota yang sudah selesai bertugas.
