JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan apresiasi kepada aparat yang telah menjaga jalannya aksi demonstrasi mahasiswa yang berjalan pada Senin, 11 April sehingga lancar dan aman.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan Mahfud kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah berhasil memetakan pergerakan massa sehari sebelum kegiatan demonstrasi dilakukan.
"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada aparat yang sudah bekerja keras di lapangan. Kapolri bersama Kapolda," kata Mahfud dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa, 12 April.
"Kemudian ada Kepala BIN dan seluruh jajarannya yang telah berhasil memetakan situasi sehari sebelumnya termasuk rute dan jumlah peserta yang hampir akurat dari yang dilaporkan sebelumnya," imbuh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud mengatakan kegiatan ini juga tak mengalami insiden yang berarti. Sebab, penanganannya dilakukan secara humanis.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah melarang aksi demonstrasi seperti yang dilakukan mahasiswa di berbagai wilayah di Tanah Air. Dia bilang, kegiatan penyampaian aspirasi semacam ini adalah hal yang sejak dulu diperjuangkan dalam praktik demokrasi.
Alih-alih melarang, pemerintah justru senang dan selalu mendengar masukan yang ada.
"Pemerintah senang mendengar aspirasi itu disampaikan dengan baik dan pemerintah tidak akan pernah menghalangi karena itulah dulu yang kita perjuangkan," tegasnya.
Selain itu, Mahfud memastikan apa yang disampaikan mahasiswa akan didengar. Apalagi, penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara terbuka.
"Aspirasi anda sudah kami dengar sesudah anda sampaikan secara terbuka dan pimpinan DPR juga sudah menjanjikan untuk mem-follow up sesuai dengan aspirasi para mahasiswa," ujar Mahfud.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR pada Senin, 11 April.
Mereka mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Setelah berorasi, mereka kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rahmat Gobel. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir.
Tak hanya itu, dalam aksinya, massa juga menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Terkait
