JAKARTA - Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai tuntutan mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi untuk meminta Presiden Joko Widodo menolak penundaan pemilu, kurang tepat. Pasalnya, penundaan pemilu baru sekedar wacana dan merupakan upaya diluar proses politik atau konstitusi yang seharusnya.
"Selama ini wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Pak Jokowi 3 periode ada di media dan luar parlemen. Seharusnya tuntutan itu ditujukan kepada DPR dan MPR, dimana MPR itu ada DPD dan DPR," ujar Dasco kepada wartawan, Minggu, 10 April.
Sebab, lanjut Dasco, jika memang ada penundaan ataupun perpanjangan 3 periode semua proses politik dilakukan di senayan. "Sehingga kurang tepat meminta pak jokowi untuk menolak. Tepatnya aspirasi disampaikan ke parlemen," sambungnya.
Politikus Gerindra itu mengatakan, selama ini dirinya ogah menanggapi soal isu perpanjangan penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode. Karena, kata dia, proses politiknya belum masuk ke parlemen.
"Belum ada satu pun partai yang secara resmi memasukan usulan tersebut di DPR melalui mekanisme yang ada," kata Dasco.
BACA JUGA:
Bahkan, tambahnya, fraksi-fraksi di DPR telah sepakat dengan KPU untuk terus maju dalam tahapan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
"Kita sudah menentukan tanggal, kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kapan proses verifikasi, kapan kemudian logistik, kapan kemudian pencoblosan. Itu semua tahapan-tahapan dibicarakan di parlemen," katanya.
Oleh karena itu, Dasco berharap demonstrasi mahasiswa pada esok hari bisa berlangsung dengan tenang.
"Kami yang di DPR berkomitmen untuk kemudian menjaga pintu demokrasi di Indonesia," tandasnya.
