Kemenkeu Minta Pemda Gerak Cepat Genjot Belanja di Tengah Pandemi COVID-19

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah (pemda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih cepat lagi menangani COVID-19 di Tanah Air. Salah satunya dengan menggenjot anggaran belanja di masa pandemi ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, percepatan penyerapan APBD di masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini dapat menjadi countercyclical.

"Belanja daerah penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya," katanya, dalam acara Dialogue KiTa secara virtual, Jakarta, Jumat, 2 Oktober.

Menurut Febrio, pusat tidak mudah untuk bisa mengontrol belanja di daerah. Meskipun pemerintah menggenjot optimalisasi dari belanja pemerintah pusat baik yang ada di kementerian/lembaga ataupun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Itu (realisasi APBD) bagian yang enggak bisa diprediksi akurat. Karena ini pertama kan desentralisasi, lalu desentralisasi politik dan keuangan. Sebenarnya kami harus evaluasi, uang yang ditransfer ke daerah itu spending-nya untuk apa, output outcome bagaimana. Itu harus dievaluasi terus," tuturnya.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo sempat mengundang para gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong realisasi APBD-nya. Khususnya untuk dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," ucapnya.

Sekadar informasi, hingga akhir Agustus 2020, pendapatan APBD tercatat sebesar Rp661,84 triliun atau 62,74 persen terhadap total APBD. Sementara belanja APBD baru Rp533,73 triliun, tumbuh minus 7,62 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.