DPR Dukung Wapres Ma'ruf Kembalikan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Sendiri di Kurikulum Pendidikan

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembalian Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, dan juga kalangan masyarakat luas, termasuk para pengusaha," kata Ma'ruf saat menerima audiensi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kediaman resmi wapres di Jakarta, Antara, Rabu, 6 April.

Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf juga menerima laporan BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, secara politik, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Namun, implementasi nilai Pancasila masih memerlukan berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

"Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan, misalnya antara Pancasila dan Islam. Kalau ber-Pancasila tidak ber-Islam, kalau ber-Islam tidak ber-Pancasila. Mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama," jelasnya.

Pernyataan Wapres itupun disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Utamanya, yang mengurusi bidang pendidikan dan pancasila. 

Anggota Komisi X DPR Elnino Husein Mohi mendukung Wapres atas rencana mengembalikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, jika Wapres sudah mengusulkan maka harus ditindaklanjuti. 

"Kalau Kiai Maruf mengusulkan lagi, mestinya terealisasi segera karena beliau wapres RI. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti eksekutif dan hanya sampai pada omongan belaka," ujar Elnino kepada VOI, Kamis, 7 April. 

Elnino mengungkapkan, sebelumnya MPR RI sudah pernah merekomendasikan agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihidupkan kembali. Namun, hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum membahasnya kembali.

"Sejak sekitar 10 tahun lalu, MPR sudah pernah merekomendasikan agar pelajaran PMP ada lagi, tapi sampai sekarang gak pernah dibahas kemendikbud," ungkapnya. 

Menurut Legislator Gerindra Dapil Gorontalo itu, pendidikan di masanya sekolah dulu jauh lebih baik daripada pendidikan di masa reformasi. Sebab, ada PMP dan keteladanan dari para guru. 

"Itu dua hal yang langka sekarang," ucap Elnino. 

Elnino lantas menjelaskan soal mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Kemudian berganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

"Coba lihat, di judulnya saja seharusnya kita punya 'Moral dan Pancasila', kemudian kita kehilangan 'Moral', lalu kita mencampakkan 'Pancasila'. Kata 'Moral' dan 'Pancasila' menjadi hilang di ingatan generasi masa kini," jelas Politikus Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Sementara, Anggota Komisi II DPR MF Nurhuda Yusro juga mendukung pernyataan Wapres tersebut. Terlebih, kata dia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan mitra Komisi II DPR, sebelumnya juga sudah mengusulkan rencana tersebut saat menghadiri rapat bersama Komisi X DPR yang membidangi pendidikan.

"Saya mendukung penyataan Wapres, karena BPIP sebelumnya sudah mengusulkan hal ini saat diajak hadir pada RDP dengan Komisi X bersama Kemendikbud," ujar Nurhuda kepada VOI, Kamis, 7 April.  

Nurhuda menilai pemahaman Pancasila semakin melemah. Sehingga, kata dia, pendidikan punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman ini. 

"Kalau kita perhatikan dan rasakan, pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup kita semakin lemah," kata politikus PKB itu. 

Menyoal dihidupkannya kembali Pancasila lantaran Panglima TNI membolehkan keturunan PKI mendaftar sebagai prajurit, Nurhuda menilai tidak ada korelasi. Pasalnya, usulan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran sudah dicanangkan sejak tahun lalu. 

"Saya kira kok enggak ya (ada hubungan dengan pernyataan Panglima TNI, red). Usulan Pancasila masuk kurikulum kan sudah setahun yang lalu. Sedangkan pernyataan Panglima TNI kan baru-baru ini," katanya. 

Legislator Jawa Tengah itu meyakini TNI punya mekanisme sendiri untuk menyaring prajurit yang NKRI. 

"Andai ada kekhawatiran keturunan PKI kurang Pancasilais, kita percaya TNI punya mekanisme tersendiri untuk menerima mereka dengan seleksi yang ketat," pungkas Nurhuda.