Ma'ruf Amin Dukung Pancasila Jadi Mata Pelajaran Sendiri, DPR: Mestinya Terealisasi Segera, Jangan Sampai Tidak Ditindaklanjuti

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Elnino Husein Mohi menyambut baik pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mendukung rencana mengembalikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, jika Wapres sudah mengusulkan maka harus ditindaklanjuti. 

"Kalau Kiai Maruf mengusulkan lagi, mestinya terealisasi segera karena beliau wapres RI. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti eksekutif dan hanya sampai pada omongan belaka," ujar Elnino kepada VOI, Kamis, 7 April. 

Elnino mengungkapkan, sebelumnya MPR sudah pernah merekomendasikan agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihidupkan kembali. Namun, hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum membahasnya kembali.  

"Sejak sekitar 10 tahun lalu, MPR sudah pernah merekomendasikan agar pelajaran PMP ada lagi, tapi sampai sekarang nggak pernah dibahas kemendikbud," sambungnya. 

Menurut Legislator Gerindra Dapil Gorontalo itu, pendidikan di masanya sekolah dulu jauh lebih baik daripada pendidikan di masa reformasi. Sebab, ada PMP dan keteladanan dari para guru.  

"Itu dua hal yang langka sekarang," kata Elnino. 

Elnino lantas menjelaskan soal mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Kemudian berganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

"Coba lihat, di judulnya saja seharusnya kita punya 'Moral dan Pancasila', kemudian kita kehilangan 'Moral', lalu kita mencampakkan 'Pancasila'. Kata 'Moral' dan 'Pancasila' menjadi hilang di ingatan generasi masa kini," jelas Politikus Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung rencana mengembalikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

"Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, dan juga kalangan masyarakat luas, termasuk para pengusaha," kata Ma'ruf saat menerima audiensi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kediaman resmi wapres di Jakarta, Antara, Rabu, 6 April.

Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf juga menerima laporan BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, secara politik, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Namun, implementasi nilai Pancasila masih memerlukan berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. 

"Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan, misalnya antara Pancasila dan Islam. Kalau ber-Pancasila tidak ber-Islam, kalau ber-Islam tidak ber-Pancasila. Mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama," jelasnya.

Wapres juga menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, yang tidak hanya terampil dan inovatif, namun juga memiliki pemahaman kebangsaan tinggi.

Selain itu, secara khusus Wapres juga menegaskan pentingnya menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan pengusaha. Tanpa komitmen kebangsaan, lanjutnya, pengusaha hanya akan memikirkan keuntungan tanpa mengindahkan penderitaan rakyat. 

Wapres meminta BPIP merancang strategi tepat agar nilai-nilai Pancasila mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai kalangan.