Jokowi Perintahkan Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, MPR: Yang Langgar, Kasih Sanksi
Presiden Jokowi di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Bagikan:

JAKARTA - Pimpinan MPR RI menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo yang tegas meminta para menteri di kabinetnya untuk berhenti mengeluarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menilai pernyataan presiden sekaligus menghentikan polemik 3 periode yang belakangan ini ramai.

“Pernyataan Presiden Jokowi larang para menteri bicara penundaan pemilu atau perpanjangan (masa jabatan presiden, red) itu baik,” ujar Hidayat, Kamis, 7 April.

Tapi, menurutnya, pernyataan Presiden akan menjadi lebih baik apabila ada langkah nyata dari para pembantu Jokowi dalam menaati perintah atasan.

“Dan bila ada yang melanggar dengan dalih apapun, diberi sanksi,” kata politikus PKS itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri tak membuat kegaduhan di masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kabinetnya untuk fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.

Polemik yang dimaksud Jokowi, yakni terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Secara tegas, mantan Wali Kota Solo itu meminta para menteri tidak lagi menyuarakan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.