Ditanya Kenapa Pemilu Harus Ditunda, Luhut: Saya Tanya, Apa Alasan Pak Jokowi Turun?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu.

"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret.

Luhut lantas menjelaskan, dia kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat sebenarnya alasan pemilu harus dilakukan pada 2024 mendatang. Sebab, klaimnya, masyarakat merasa saat ini kondisi sedang baik-baik saja.

"Banyak rakyat tuh nanya, yang saya tangkap nih, ya. Boleh bener, boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok," ungkapnya.

Selain itu, banyak juga masyarakat yang menilai mengapa harus mengeluarkan anggaran begitu besar untuk melaksanakan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Apalagi, saat ini, semua pihak masih sibuk untuk memulihkan ekonomi.

"Kedua kenapa duit segitu besar mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini, dan seterusnya. Itu pertanyaan," ungkap Luhut menirukan narasi dari masyarakat yang didengarnya.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek dengan istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya," imbuhnya.

Luhut mengatakan segala masukan dari masyarakat itu tentu didengar. Tapi, proses akhirnya tetap ditentukan oleh para anggota parlemen.

"Itu kan berproses. Kalau nanti proses jalan sampai ke DPR bagus. Kalau DPR enggak setuju ya berhenti," tegasnya.

"Kalau sampai DPR, MPR enggak setuju berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" tambah Luhut.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Luhut juga membantah dirinya pernah bertemu dengan sejumlah ketua umum atau pejabat partai politik untuk membahas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan. Dirinya mengaku tak pernah melakukan itu.

"Enggak ada (pertemuan atau memanggil petinggi partai politik, red)," pungkasnya.