Jakarta Rutin Macet Lagi, PDIP: Tidak Jelas Upaya Pemprov Atasi Kemacetan

JAKARTA - Kondisi lalu lintas di Jakarta kembali macet meskipun pandemi COVID-19 masih melanda. Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai hal ini terjadi karena upaya mengatasi kemacetan oleh Gubernur DKI Anies Baswdan tidak optimal.

"Saat ini memang (lalu lintas) sudah kondisi normal. Tidak jelas bagaimana upaya Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan," kata Gilbert saat dihubungi, Kamis, 7 April.

Padahal, beberapa waktu lalu, Anies pernah mengungkapkan bahwa tingkat kemacetan Jakarta menurun. Hal ini didasarkan pada hasil survei TomTom bahwa pada tahun 2021 Jakarta menempati peringkat 46 dari 404 kota termacet di dunia.

Saat itu, Anies mengklaim bahwa penurunan angka kemacetan berkat adanya transformasi sistem transportasi yang selama ini ia lakukan selama memimpin Ibu Kota.

Dengan kondisi Jakarta yang kembali macet, Gilbert menyatakan keraguannya atas klaim Anies tersebut. Sebab, saat kemacetan Jakarta menurun tahun lalu, saat itu pemerintah melakukan berbagai pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat.

Sementara, jika saat ini Jakarta kembali macet, hal itu pasti terjadi karena kegiatan telah dilonggarkan, mulai dari pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen, hingga kapasitas moda transportasi yang sudah normal.

"Klaim Gubernur kemarin sebenarnya semacam kebohongan publik. Kalau saat itu dikatakan kondisinya tidak macet, karena semua WFH dan anak-anak juga tidak masuk sekolah. Jadi, sekarang ini adalah kondisi yang real, bukan yang kemarin," ungkap Gilbert.

Diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat peningkatan jumlah kendaraan di ruas jalan Ibu Kota. Penyebabnya, skema work from home yang tak lagi diterapkan di masa pandemi COVID-19.

"Ada peningkatan 10 sampai 18 persen," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan.

Peningkatan jumlah kendaraan yang berujung dengan kemacetan ini disebabkan dua hal. Pertama karena meningkatnya aktivitas masyarakat. Sebab, pemerintah sudah menurunkan level Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Terlebih, perusahaan-perusahaan di Jakarta pun sudah tak lagi menerapkan skema WFH. Sehingga, masyarakat mulai berkerja seperti biasa. "Aktifitas masyarakat meningkat dan banyak kantor sudah masuk full. Tidak lagi WFH," ungkap Sambodo.