Tunjukkan Video Kekerasan Terhadap Warga Sipil kepada DK PBB, Presiden Zelensky: Rusia Ingin Mengubah Ukraina

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyebut pasukan Rusia yang melakukan invasi ke negaranya harus bertanggung jawab, lantaran telah melakukan kejahatan perang paling mengerikan sejak Perang Dunia Kedua, dalam pidato di virtual di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Presiden Zelensky menunjukkan video pendek dari tubuh yang terbakar, berlumuran darah dan dimutilasi, termasuk anak-anak, di Irpin, Dymerka, Mariupol dan Bucha, di mana Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh ratusan warga sipil.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kemudian mengatakan kepada Dewan Keamanan, pasukan Rusia tidak menargetkan warga sipil, menolak tuduhan pelecehan sebagai kebohongan. Dia mengatakan bahwa sementara Bucha berada di bawah kendali Rusia, "tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun."

Presiden Zelensky mempertanyakan nilai Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang, yang tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina karena Moskow memiliki hak veto, bersama dengan sesama anggota dewan tetap Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Cina.

"Kita berurusan dengan negara yang mengubah hak vetonya di Dewan Keamanan PBB menjadi hak untuk (menyebabkan) kematian," kata Zelenskiy dalam pidato video langsung dari ibukota Ukraina, Kyiv, yang mendesak reformasi badan dunia itu, melansir Reuters 6 April.

"Rusia ingin mengubah Ukraina menjadi budak yang diam," tukasnya.

Rusia mengatakan sedang melakukan operasi militer khusus yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dan menghancurkannya, menyangkal menyangkal menyerang warga sipil. Sementara Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan Moskow menyerbu tanpa provokasi.

Mitra Rusia China, yang telah abstain pada sebagian besar suara PBB sejak perang dimulai, 'sangat terganggu" oleh gambar kematian warga sipil di Bucha, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, menyerukan verifikasi atas apa yang terjadi.

India, yang sangat bergantung pada Rusia untuk perangkat keras militer dan juga abstain pada tindakan PBB, mengutuk pembunuhan di Bucha dan menyerukan penyelidikan independen.

"Kami tidak menembak sasaran sipil untuk menyelamatkan sebanyak mungkin warga sipil. Inilah mengapa kami tidak maju secepat yang diharapkan," Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kekuatan dunia yang bertanggung jawab dan para pemimpin global perlu "dukungan, dan melawan ancaman Rusia yang berbahaya dan tidak beralasan terhadap Ukraina dan dunia."

"Tidak ada yang bisa menjadi tameng bagi agresi Rusia," tegasnya ketika Washington mendorong untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang di New York kemungkinan akan memberikan suara pada langkah untuk menangguhkan Rusia pada Hari Kamis, kata para diplomat. Diperlukan dua pertiga mayoritas dari anggota pemilih yang hadir.

"Saya berharap rekan-rekan kami dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan membiarkan diri mereka dimanipulasi dan bermain-main dengan Washington," tukas Nebenzia terkait hal tersebut.

Dikethaui, PBB mengatakan sekitar 11 juta warga Ukraina, lebih dari seperempat populasi, telah meninggalkan rumah mereka. Sementara, lebih dari 4 juta orang telah meninggalkan Ukraina.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan sedikitnya 1.430 warga sipil telah tewas, termasuk lebih dari 121 anak-anak.

"Kami tahu ini kemungkinan merupakan perkiraan yang terlalu rendah," ungkapnya.

Griffiths mengatakan, "jalan kita masih panjang" setelah apa yang dia gambarkan sebagai pertemuan 'terus terang' dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow pada Senin, sebagai langkah untuk mewujudkan gencatan senjata. Dia berharap untuk melakukan perjalanan ke Ukraina pada hari Rabu untuk bertemu dengan pejabat Ukraina.

Terpisah, Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan, pemantau hak asasi manusia PBB sedang berusaha untuk memverifikasi tuduhan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia.

"Ini termasuk pemerkosaan beramai-ramai dan pemerkosaan di depan anak-anak," katanya.

"Ada juga klaim kekerasan seksual oleh pasukan Ukraina dan milisi pertahanan sipil," sambungnya.

Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Dewan Keamanan, invasi Rusia ke Ukraina adalah salah satu tantangan terbesar bagi tatanan internasional, "karena sifat, intensitas dan konsekuensinya."