Harga Bahan Pokok Mahal Hingga Ada Rencana Impor Daging, DPR Pertanyakan Ketegasan Jokowi Hentikan Impor Pangan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, heran dengan kebijakan pemerintah yang terus mengeluarkan izin impor untuk kebutuhan pangan. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan dengan tegas agar uang rakyat jangan dibelikan produk impor. Bahkan terbukti, beberapa barang impor dicap sebagai produk dalam negeri. 

“Ini sangat memprihatinkan, negara kita selalu bergantung dengan produk impor. Sepertinya arahan atau himbauan Presiden Jokowi soal bangga menggunakan produksi dalam negeri hanya candaan dan senda gurau belaka. Karena faktanya data impor selalu meningkat setiap tahun," ujar Johan kepada wartawan, Selasa, 5 April. 

Akibat impor yang merajalela, Johan lantas mempertanyakan ketegasan Jokowi apakah mampu menghentikan impor pangan. Sebab menurutnya petani di dalam negeri saat ini mengalami banyak kesulitan, diantaranya harga bahan pangan pokok yang terus melonjak serta naiknya harga pupuk non subsidi dan anjloknya produksi lokal akibat beban biaya produksi yang tinggi. 

Johan mencontohkan untuk komoditas cabai, pemerintah hanya bisa beralasan faktor cuaca. Padahal minimnya pasokan cabai dari petani karena menurunnya minat petani sebagai dampak dari rendahnya harga pada musim panen sebelumnya.

“Pada bulan lalu telah dilakukan impor cabai dengan jumlah sebanyak 1.572 ton yang bernilai 3 juta dollar AS, sementara pemerintah tidak mampu mengatasi kurangnya pasokan cabai supaya berasal dari produksi lokal dengan alasan persoalan cuaca ekstrem," ungkap Johan.

Politikus PKS itu juga meminta pemerintah menjelaskan anjloknya produksi bawang merah. Menurutnya perlu ketegasan agar tidak dilakukan impor bawang merah pada saat puasa dan lebaran ini. Sebab akan semakin berdampak negatif pada petani bawang.

"Demikian juga dengan perkiraan total kebutuhan daging sapi dari Januari-Mei 2022 sebesar 301.466 ton. Lagi-lagi ternyata pemerintah melakukan rencana impor pada bulan puasa ini sebesar 103.019 ton," kata Johan.

Legislator NTB ini mengatakan, sebenarnya pemerintah memiliki target produksi daging sapi sebesar 421,4 ribu ton. Jika target tersebut tercapai, kata Johan, sebetulnya Indonesia tidak perlu impor untuk memenuhi pasokan daging sapi sampai momen lebaran ini.

"Jadi persoalan mendasar bagi pemerintah adalah kerja keras memberdayakan potensi peternakan nasional untuk mencapai target produksi daging sapi dan berhentilah untuk selalu mengandalkan impor daging," tegas Johan.

Johan mengingatkan, adanya gerakan cinta produk dalam negeri seperti yang disampaikan Presiden Jokowi agar berani tidak impor, harusnya dimulai dari sektor pertanian dan peternakan. Pasalnya, sektor ini merupakan basis ekonomi dari kehidupan petani dan peternak nasional.

Tapi Johan menyesalkan ketidakberdayaan dan kegagalan pemerintah dalam menghadapi persoalan mahalnya sejumlah komoditas pangan. Seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi dan cabe, 

"Apalagi saat masuknya bulan puasa maka inflasi semakin meningkat, padahal sebelumnya sudah mengingatkan agar pemerintah bisa mewaspadai gejolak inflasi pangan pada tahun ini," tutup Johan Rosihan.