LOMBOK UTARA - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, memulai pembangunan kantor bupati senilai Rp43 miliar yang akan menjadi pusat layanan pemerintahan daerah.
Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, didampingi Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, dan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Nasrudin, di Kabupaten Lombok Utara.
"Selain sebagai lokus sentral aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, keberadaan kantor pusat pemerintahan juga sebagai ikon daerah, selain mempercantik landscape tata ruang wilayah kabupaten," kata Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu dilansir Antara, Kamis, 31 Maret.
Dia mengatakan di tengah situasi Kabupaten Lombok Utara yang sulit akibat musibah gempa bumi pada 2018 dan wabah COVID-19 sejak 2020, memerlukan ikhtiar lebih guna merealisasikan pembangunan kantor bupati menggunakan dana APBD.
Karena itu, Djohan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama melewati tantangan yang ada dengan bekerja sungguh-sungguh.
"Sebagai warga utara (Lombok Utara, red), kita bersyukur di usia 13 tahun Kabupaten Lombok Utara, baru saat ini, kita bisa membangun kantor bupati," ujarnya.
Bupati Lombok Utara dua periode itu memaparkan dua alasan pembangunan kantor pusat pemerintahan daerah harus dilaksanakan pada 2022. Pertama, tahun 2022 sebagai momen yang tepat untuk membangun kantor pusat layanan pemerintahan daerah.
Kedua, pada tahun-tahun berikutnya negara dan daerah-daerah di Indonesia, disibukkan dengan agenda pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan memakan anggaran cukup besar.
"Oleh sebab itu, saya rasa pembangunan gedung kantor bupati tahun ini adalah waktu yang tepat," katanya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara Kahar Rizal mengatakan setelah banyaknya bangunan pemerintah yang hancur akibat gempa empat tahun silam, maka tahun ini, pemerintah daerah memiliki optimisme yang tinggi untuk membangun kembali infrastruktur yang telah luluh lantak.
Salah satunya pembangunan pusat pemerintahan daerah otonomi termuda di NTB ini. Lokus perkantoran difokuskan di Kecamatan Tanjung, dan sebagian Kecamatan Gangga.
Dia menyebutkan luas lahan lokasi pembangunan kantor bupati mencapai 2,6 hektare dengan total luas lahan untuk bangunan kantor mencapai 2.332 meter persegi. Gedung kantor direncanakan terdiri atas empat lantai.
"Hal menarik dari bangunan kantor bupati terletak pada desain atap gedung menyerupai atap Masjid Kuno Bayan. Ikon itu tentu akan membuat desain arsitektur kantor bupati terlihat lebih menarik dan elegan dikarenakan menonjolkan simbol adat dan budaya daerah Dayan Gunung," ujarnya.
Terkait
