JAKARTA - Amerika Serikat berusaha untuk menghukum China karena posisi independennya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menulis di Telegram pada Hari Rabu.
China telah berusaha untuk menghindari konflik politik atas perang di Ukraina, dengan mengatakan pihaknya mengakui kedaulatan Ukraina sementara juga setuju dengan Rusia, ekspansi NATO telah menimbulkan 'masalah keamanan yang sah.'
"Tampaknya Beijing adalah kandidat berikutnya yang dicabik-cabik dua kali," ujar Zakharova dikutip dari TASS 24 Maret.
"Daftar hitam baru AS mengenai 'kejahatan terhadap Uyghur' menandai langkah lain di jalan sanksi sepihak ilegal. Tidak ada tujuan lain selain membelenggu Beijing karena tidak mengikuti jejak AS," tambah Zakharova.
Menurutnya, AS pertama kali mulai meningkatkan Sinofobia ketika mencoba menyalahkan China atas pandemi virus corona.
Lebih jauh, Zakharova mengungkapkan Rusia harus menghadapi situasi serupa ketika AS telah meloloskan Magnitsky Act.
"Itu isinya sama, termasuk pembatasan visa untuk pelanggaran HAM di Rusia. Dan sekarang, tentang pembatasan visa untuk pelanggaran HAM di China," paparnya.
Sementara itu, pertemuan para pemimpin Barat di Brussels, Belgia tentang invasi berkelanjutan Rusia ke Ukraina yang direncanakan digelar hari ini, diperkirakan akan menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan China.
Pejabat keamanan Amerika Serikat mengatakan mereka belum melihat tanda-tanda Beijing memberikan Moskow perlatan militer, atau bantuan lain untuk mendukung pasukan Rusia.
Tetapi, para pejabat Barat memperingatkan penolakan China untuk mengutuk invasi Rusia dan kesediaannya untuk meniru propaganda Kremlin, menjadi perhatian.
BACA JUGA:
Diketahui, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pada Hari Senin, Washington menjatuhkan sanksi pada pejabat China atas keterlibatan mereka dalam tindakan represif, terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas, serta praktisi agama dan spiritual baik di dalam dan di luar perbatasan China, termasuk di Amerika Serikat."
Menlu Blinken juga meminta Beijing untuk mengakhiri genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang, kebijakan represif di Tibet, tindakan keras terhadap kebebasan mendasar di Hong Kong.