KALTENG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyongsong Pemilu 2024 dengan berupaya meningkatkan peran masyarakat menghadirkan pendidikan politik.
"Kami ingin masyarakat menjadi subjek kritis dalam menentukan pilihan politik," kata Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden dihubungi di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Selasa 22 Maret.
Selain itu, katanya, masyarakat diharapkan menjadi pendorong pendewasaan politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga tidak hanya menjadi objek dalam pesta demokrasi.
Herson mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pemprov bersama pemkab meningkatkan peran masyarakat dalam demokrasi menyongsong Pemilu 2024.
"Hal ini merupakan implementasi semangat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya, dikutip Antara.
Dia memaparkan pemerintah memiliki kewajiban dalam pembinaan politik di daerah sehingga diharapkan masyarakat berpartisipasi menciptakan kondisi politik yang lebih baik.
Pemilu menjadi satu di antara pilar demokrasi dan metode dalam pergantian elite politik yang meliputi pemilihan legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
"Peran masyarakat, para tokoh, dan lainnya dalam setiap tahapan politik sangat menentukan," jelasnya.
Peranan dimaksud, katanya, seperti menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, menolak politik uang, mencegah, dan menanggulangi isu SARA maupun hoaks sehingga pesta demokrasi semakin tertib, aman, dan kondusif.
BACA JUGA:
Partisipasi masyarakat pemilih di Kalteng pada Pilkada 2019 sebesar 77,5 persen dan capaian ini di atas target nasional. Diharapkan Pemilu 2024 partisipasi pemilih semakin meningkat.
Apalagi tahun 2024, katanya, Pemprov Kalteng bersama Pemkab Barito Utara menggelar dua agenda besar pemerintah yang pertama, di antaranya pileg, pilpres, pilgub, dan pilbup.
Untuk itu pihaknya ingin pendidikan politik kebangsaan tersebut dioptimalkan guna menambah wawasan dalam membangun kedewasaan berpolitik menuju pemilu yang jujur dan adil.
