Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong partai politik di Tanah Air, termasuk PDI Perjuangan untuk ikut membangun karakter dan memiliki budaya antikorupsi. Apalagi, praktik korupsi masih jadi keprihatinan bersama.

Hal ini disampaikan Firli saat hadir dan memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, 22 Maret.

Firli mengatakan regulasi untuk menutup celah korupsi sudah banyak dibuat oleh pemerintah. Tapi, budaya antikorupsi belum berjalan maksimal sehingga KPK ingin mengubah hal tersebut.

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi anti korupsi adalah budaya," ujar Firli dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 22 Maret.

Firli mengingatkan budaya korupsi ini perlu dijalankan oleh siapapun. Apalagi, saat ini, KPK terus melakukan beragam pendekatan.

Diharapkan semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan partai politik. Karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara.

Partai politik, sambung Firli, memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sehingga, dia berharap kader PDIP bisa berintegritas demi mempelopori penerapan budaya antikorupsi.

"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," tegas eks Deputi Penindakan KPK.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual acara tersebut mengapresiasi pesan yang disampaikan Firli. Dia bilang, budaya antikorupsi ini bisa dimulai dari cara berpikir positif.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa," ungkapnya.

Dia juga memastikan pelatihan kali ini bukan hanya menyangkut aspek kognitif tapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya anti korupsi.

"Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," pungkas Hasto.