NasDem: Pengumuman Paslon Pilkada 2020 Dilakukan Daring Lewat Website KPU

JAKARTA - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pengumuman pasangan calon Pilkada 2020 akan dilaksanakan secara daring. Tidak boleh ada pengerahan massa pendukung.

Hal ini dikatakan Johnny usai mengikuti rapat dengan Menteri Koordinator  bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Pengumuman paslon pilkada besok dilakukan melalui website KPU dan dilakukan melalui website KPU dan diumumkan di kantor KPUD masing-masing," kata Johnny saat dikonfirmasi wartawan usai mengikuti rapat terkait pilkada, Selasa, 22 September.

Dalam rapat tersebut, sambung Johnny, Mahfud MD juga mengingatkan sekjen partai untuk mengimbau calon yang diusungnya agar tidak mengerahkan massa ketika penetapan calon yang akan digelar pada 23-24 September mendatang. 

"Pengambilan nomor urut hanya diikuti oleh paslon dan satu orang tim. Para Sekjen diharapkan mengimbau agar paslon tak mengerahkan masa," tegasnya.

Selain itu, sekjen partai yang hadir juga harus mengikuti pengetatan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar tak ada klaster baru penularan COVID-19. 

"Kampanye diusahakan lebih banyak dilakukan secara daring," ungkapnya.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD melaksanakan rapat dengan mengundang sekretaris jenderal partai yang mengusung calon kepala daerah. Mereka yang diundang adalah Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Nur, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Kemudian Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Wasekjen Partai Hanura Tari Siwi Utami.

Dalam rapat tersebut, Mahfud sempat menyinggung jika partai politik mempunyai peran besar agar para pengurus di daerah bisa mendengarkan arahan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

"Itulah sebabnya kita bertemu hari ini ini. Selain melalui lembaga kenegaraan struktural, kita melalui infrastruktur yang lebih khusus yaitu para sekjen atau pimpinan partai politik untuk turut mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan hukum," kata Mahfud saat membuka rapat.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo sudah mendengar masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menyerukan penundaan Pilkada 2020 karena adanya pandemi COVID-19. 

Mahfud mengatakan, Jokowi bahkan menggelar rapat khusus untuk membicarakan permintaaan dari sejumlah pihak terkait penundaan pemilihan kepala daerah tersebut.

"Presiden telah dengar dan pertimbangkan pendapat dan usul-usul. Semua didengar. Yang ingin ditunda dan yang ingin melanjutkan. Dari ormasi seperti NU Muhammadiyah pun pendapatnya berbeda, itu semua di dengar dan Presiden mengadakan rapat atau membicarakan secara khusus untuk membahas hal tersebut," kata Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 yang ditayangkan di YouTube, Selasa, 22 September.

Dalam rapat tersebut, sambung dia, Jokowi telah mendengar sejumlah pertimbangan dari kementerian dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 sebelum dia akhirnya memutuskan pelaksanaan kontestasi tersebut tak perlu ditunda.

"Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan, pendapat presiden ini sudah disalurkan ke Kemendagri agar disampaikan ke DPR ke KPU ke Bawaslu, DKPP dan sebagainya yang juga dilakukan kemarin 21 September," ungkapnya.