JAKARTA - Langkah Eva Dwiana-Deddy Amarullah ke Balai Kota terganjal. Eva-Deddy yang meraup perolehan suara terbanyak di Pilkada Bandar Lampung ternyata didiskualifikasi KPU.
"Keputusan diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 pada sidang administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada Rabu (6/1) lalu," kata Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi dikutip Antara, Jumat, 8 Januari.
Apa salah Eva-Deddy yang diusung PDIP, NasDem dan Gerindra di Pilkada Bandar Lampung?
Dikutip VOI, dari situs Bawaslu Lampung, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan politik uang TSM dengan nomor register 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dinyatakan terbukti.
Untuk perkara TSM Bandar Lampung, Ketua Majelis Pemeriksa, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan dalam persidangan, pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan Pasal 135 A ayat (6) Undang-undang 10 Tahun 2016.
Sidang pembacaan putusan dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI berjaga di lokasi sidang. Usai pembacaan putusan sidang, majelis pemeriksa langsung meninggalkan lokasi sidang dengan pengawalan kepolisian.
BACA JUGA:
Paslon nomor urut 3, Eva-Deddy sebelumnya dilaporkan melakukan pelanggaran TSM pada Pilkada Bandarr Lampung. Menurut Majelis Pemeriksa, terlapor memiliki korelasi atas perbuatan dari Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN atas pemberian uang transport sebesar Rp200.000 kepada 100 orang pengurus PKK di setiap kelurahan di Bandar Lampung.
"Terdapat korelasi perbuatan merugikan dan menguntungkan salah satu paslon yang dilakukan kepala daerah, dibagikan oleh aparatur pemerintah dan disertai pesan memenangkan paslon nomor 03," kata Fatikhatul Khoiriyah.
