Muhammadiyah: Menteri Jangan Buat Kebijakan Kontroversial di Tengah Pandemi COVID-19

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi penanganan COVID-19. Tak hanya itu, Jokowi juga diminta mengambil alih seluruh penanganan terkait pandemi agar dilakukan efektif dan terarah sehingga berdampak maksimal.

Meski memahami pemerintah sudah bekerja untuk menangani pandemi ini namun hasilnya hingga saat ini belum terlihat maksimal. Sehingga kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi.

Hal ini disampaikan oleh PP Muhammadiyah melalui keterangan tertulisnya yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. 

"Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden," kata mereka, Senin, 21 September.

Selain itu, Muhammadiyah menilai perlu ada kebijakan tegas serta menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Mereka juga meminta pemerintah menempatkan masalah kesehatan sebagai hal yang paling penting dibanding aspek apapun.

Lebih lanjut, organisasi keagamaan ini juga mengingatkan para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun dari kelompok masyarakat tertentu tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 ini sebagai komoditas politik demi kepentingan kekuasaan mereka.

Menurut mereka, di tengah pandemi yang makin memperhatinkan, para elit politik ini harusnya menunjukkan sikap kenegarawan dan mampu menahan diri dari polemik politik yang tidak substansif.

Mereka juga mengingatkan Menteri di Kabinet Indonesia Maju harus berhati-hati dalam bersikap di tengah pandemi COVID-19, termasuk tidak membuat kebijakan yang kontroversial yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat," tegasnya dalam keterangan tersebut.

Kemudian, Muhammadiyah mengingatkan agar para pejabat tak asal dalam menyampaikan pernyataan. Apalagi, melontarkan pernyataan yang meresahkan hingga menimbulkan kegaduhan. "Termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan mempertaruhkan jiwa raga dalam menangani COVID-19," pungkasnya.