JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah mengevaluasi kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah. Mengingat, saat ini COVID-19 varian Omicron di tanah air tengah melonjak.
"Kebijakan PTM 100 persen perlu perlu dievaluasi," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Jakarta, Kamis, 3 Februari.
Meski begitu, Mu'ti mengatakan, evaluasi PTM 100 persen tidak perlu dilakukan di semua daerah. Menurutny, untuk daerah yang masih masuk zona hijau atau aman maka kegiatan PTM tetap dilaksanakan dengan prokes ketat.
"Meskipun tidak di semua daerah. Di daerah yang aman, PTM tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan," terangnya.
Disisi lain, Mu'ti mengingatkan semua pihak untuk lebih waspada terhadap penyebaran varian baru COVID-19 itu. Terlebih, pemerintah telah memprediksi puncak kasus berada di pertengahan bulan ini.
"Semua pihak harus lebih waspada terhadap penyebaran virus Omicron yang semakin meluas. Pandemi belum usai," imbaunya.
BACA JUGA:
Diketahui, Pemerintah pusat belum mengambil sikap terkait kebijakan PTM 100 persen yang hingga saat ini masih dilaksanakan.
Sementara itu sejumlah daerah telah memutuskan menghentikan PTM. Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan juga telah mengusulkan kepada pusat untuk menyetop PTM selama sebulan hingga kondisi COVID-19 mulai membaik.