JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pola penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah tidak disamakan dengan negara lainnya. Sebab, dari letak geografis saja, Indonesia dan negara lain di dunia sudah berbeda.
Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan. Karenanya, wajar jika penanganan COVID-19 antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Hal inilah yang kemudian tak bisa dibandingkan dengan negara lainnya.
"Saya ingatkan bahwa negara kita adalah negara kepulauan, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karenanya, pemahaman COVID sangat penting untuk menangani pandemi di negara kita. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang bukan kepulauan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 14 September.
Terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, Jokowi kemudian menjelaskan pemerintah saat ini masih terus bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.
Mengenai angka kesembuhan, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan rata-rata kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia yang berkisar di angka 71 persen ini masih berada di bawah angka global. Sehingga penting bagi pemerintah untuk terus berusaha meningkatkan angka ini.
BACA JUGA:
Apalagi, saat ini, angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia secara global juga masih lebih tinggi yaitu mencapai 24,78 persen.
Sementara mengenai angka kematian, Jokowi menegaskan pemerintah terus berusaha menurunkannya. Klaimnya, hal ini sudah berhasil dilakukan oleh jajarannya. Sebab, saat ini persentase kematian di Indonesia telah berada di angka 3,99 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari pekan sebelumnya yaitu 4,49 persen.
"Rata-rata kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49 persen di bulan lalu menjadi 3,99 persen meski angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata angka kematian dunia yang mencapai 3,18 persen," ungkapnya.
Untuk makin menurunkan angka ini, Jokowi kemudian memerintahkan jajarannya lebih memperhatikan empat provinsi yang dianggap penyumbang angka kematian nasional terbesar dengan menyampaikan data yang ada.
"Data seperti ini perlu detail. Sehingga informasikan kepada provinsi tersebut dan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur," pungkasnya.