JAKARTA - Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memperoleh 30 juta dosis vaksin COVID-19 untuk akhir tahun 2020. Bahkan, pemerintah berjanji 300 juta dosis tersedia di tahun 2021.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah terus melakukan penjajakan ke lembaga dan perusahaan lain, karena jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk melakukan imunisasi massal masih cukup banyak.
Erick berujar, sejak awal pemerintah telah melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO) hingga Unicef.
"Tentu, perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya juga seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer, ini kami jajaki. Kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," katanya, dalam acara 'Orasi Ilmiah Dies Natalis 63 Tahun Universitas Padjajaran', Jumat, 11 September.
Seperti diketahui, pemerintah melalui PT Bio Farma (Persero) telah bekerjasama dengan Sinovac Biotech perusahaan farmasai asal China untuk pengadaan vaksin. Erick mengatakan, jika proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar, 20 juta dosis vaksin bisa tersedia di akhir tahun. Sementara untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis.
Kemudian, kata Erick, kerja sama juga dilakukan PT Kimia Farma dengan Grup42 (G42) dari Uni Emirat Arab (UEA). Nantinya, Indonesia akan memperoleh 10 juta dosis vaksin dari kerjasama ini pada akhir tahun 2020, kemudian ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis untuk tahun depan.
"Jadi insya Allah, di akhir tahun ini ada 30 juta (dosis) dan di tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," tuturnya.
BACA JUGA:
Namun, kata Erick, jumlah tersebut hanya cukup memenuhi 170 juta penduduk saja. Hal ini karena, per satu orang membutuhkan vaksinasi sebanyak 2 kali. Ia berharap, penjajakan ke lembaga dan perusahaan farmasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan pengadaan vaksin sebagaimana yang sudah direncanakan.
Pemerintah, kata Erick, tidak hanya bergantung pada vaksin yang dikembangkan negara lain. Menurut dia, pihaknya juga memprioritaskan pembuatan Vaksin Merah Putih, yang mana ditargetkan untuk dapat mulai diproduksi di tahun 2022.
Erick mengatakan, pengembangan vaksin buatan Indonesia harus didorong karena vaksin-vaksin hasil kerja sama dengan negara lain hanya bertahan 6 bulan hingga 2 tahun. Sehingga Indonesia tidak bisa terus ketergantungan.
"Kita menyampaikan bahwa Vaksin Merah Putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insya Allah, uji-klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan sehingga di tahun 2022 kita mulai produksi vaksin merah putih," tuturnya.