JAKARTA - Gangguan pasokan nafta akibat konflik di Timur Tengah mulai memengaruhi dukungan terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Survei Kyodo News yang dikutip Minggu, 17 Mei, menunjukkan mayoritas warga cemas, sementara dukungan terhadap kabinetnya turun 2,5 poin persentase menjadi 61,3 persen.
Survei yang dirilis Minggu itu mencatat 70,6 persen responden khawatir terhadap gangguan pasokan nafta. Bahan turunan minyak bumi ini dipakai untuk memproduksi etilena dan berbagai bahan kimia lain.
Nafta digunakan dalam banyak produk sehari-hari, mulai dari plastik, perekat, busa isolasi, alat medis seperti jarum suntik, hingga pelarut tinta percetakan.
Dalam survei telepon selama dua hari sejak Sabtu, 70,5 persen responden menilai pemerintah perlu meminta warga menghemat energi di tengah kelangkaan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Bagi Jepang, isu ini sensitif. Negeri industri itu sangat bergantung pada impor energi dan bahan baku. Ketika pasokan terganggu, dampaknya cepat terasa ke sektor produksi dan kebutuhan rumah tangga.
BACA JUGA:
Seperti dilaporkan Kyodo News, sejumlah perusahaan mulai melakukan penyesuaian. Calbee Inc. dan Kagome Co. menjual sebagian produk dengan kemasan lebih sederhana. Menteri Lingkungan Hidup Hirotaka Ishihara pada Jumat juga meminta warga tidak menimbun kantong sampah rumah tangga secara berlebihan.
Pemerintah Jepang berulang kali menyatakan pasokan nafta tetap aman dan volume yang dibutuhkan sudah diamankan. Takaichi mengatakan pemerintah akan bersikap fleksibel bila langkah penghematan energi diperlukan.
Namun hasil survei Kyodo menunjukkan publik belum sepenuhnya tenang. Kekhawatiran terhadap pasokan energi kini ikut menguji kepercayaan terhadap pemerintah.
Survei itu juga mencatat penolakan publik terhadap pelonggaran ekspor senjata mematikan. Sebanyak 57,2 persen responden menolak kebijakan tersebut, sementara 37,1 persen mendukung.
Pemerintah Jepang bulan lalu melonggarkan aturan ekspor senjata mematikan untuk memperkuat industri pertahanan nasional dan meningkatkan kemampuan negara-negara mitra yang sejalan.
Di sektor ekonomi, 28,1 persen responden mendukung penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan selama dua tahun, seperti diusulkan koalisi Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang untuk mengatasi inflasi. Namun 32,4 persen menilai pemotongan pajak itu tidak diperlukan.
Isu keluarga kekaisaran juga menjadi perhatian publik. Sebanyak 73,9 persen responden mendukung perempuan anggota keluarga kekaisaran tetap mempertahankan status kekaisaran setelah menikah. Saat ini, mereka harus keluar dari keluarga kekaisaran bila menikah dengan rakyat biasa.
Sebanyak 43,7 persen responden setuju terhadap usulan mengadopsi laki-laki dari cabang keluarga kekaisaran lama ke dalam keluarga kekaisaran utama. Sementara itu, 83 persen mendukung perempuan diperbolehkan menjadi kaisar Jepang.
Dukungan terhadap LDP, partai Takaichi, turun dari 40,3 persen menjadi 36,2 persen. Dukungan terhadap Partai Demokrat untuk Rakyat naik menjadi 6,9 persen dari sebelumnya 6,1 persen.
Dukungan terhadap Partai Inovasi Jepang, mitra koalisi junior LDP, naik tipis dari 6,5 persen menjadi 6,7 persen. Sebanyak 20,2 persen responden menyatakan tidak mendukung partai politik mana pun.
Survei Kyodo dilakukan dengan menghubungi 509 rumah tangga terpilih yang memiliki pemilih sah dan 3.410 nomor telepon seluler. Respons diperoleh dari 424 anggota rumah tangga dan 621 pengguna ponsel.
