JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menunda persidangan terkait perkara pengujian undang-undang, terhitung sejak Senin kemarin hingga Minggu, 20 Februari mendatan.
Penundaan sidang menyusul lonjakan kasus penularan COVID-19 selama dua pekan terakhir, serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di DKI Jakarta.
"Menunda persidangan perkara pengujian undang-undang, yang telah diagendakan pada 14 Februari 2022 sampai 20 Februari 2022, dan dijadwalkan kembali kemudian," demikian seperti keterangan tertulis yang diterima di Jakarta dilansir dari Antara, Selasa, 15 Februari.
Selain itu, per Minggu, 13 Februari, sebanyak 75 pegawai di lingkungan MK dan satu hakim konstitusi positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes usap. Oleh karena itu, MK mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 dengan menunda persidangan.
Kendati demikian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), persidangan dapat diselenggarakan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Persidangan perkara pengujian undang-undang akan diselenggarakan kembali mulai Senin, 21 Februari dengan mempertimbangkan secara saksama perkembangan kondisi aktual lebih lanjut.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bupati Garut: Pemerkosa 13 Santriwati Pantas Divonis Penjara Seumur Hidup
15 Februari 2022, 17:22 -
| BERITA
Minta Jokowi Pecat Menaker Ida, Said Iqbal: Dia Menteri Terburuk Sepanjang Republik Ini
15 Februari 2022, 16:05 -
| BERITA
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Jelaskan Upaya Pemerintah Kendalikan Omicron
15 Februari 2022, 11:10
Terkait pelayanan publik, pengajuan permohonan, dan hal lain menyangkut administrasi perkara, dapat dilakukan secara daring.
Secara umum, pegawai di lingkungan MK melaksanakan tugas atau bekerja dari rumah (work from home), sesuai dengan ketentuan berlaku, mulai 14 hingga 20 Februari 2022.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #palestina #pramono anung #hizbullah #pilkada 2024 #p diddyPopuler
