'Digaji' Rp20-50 Ribu per Hari Imbas Relokasi di Malioboro, Paguyuban Pendorong Gerobak Mengadu ke Pemkot Yogyakarta

YOGYAKARTA - Puluhan pendorong gerobak pedagang kali lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro mengadukan nasib mereka ke Pemerintah Kota Yogyakarta karena tidak lagi memiliki pekerjaan usai penempatan PKL di Teras Malioboro 1 dan 2.

"Kami datang untuk menyampaikan harapan agar pemerintah daerah bisa mencarikan solusi sehingga kami tidak kehilangan penghasilan. Selama belasan bahkan puluhan tahun, kami benar-benar mengandalkan pendapatan dari mendorong gerobak PKL Malioboro," kata Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro Kuwat Suparjono di Yogyakarta dikutip dari Antara, Senin, 7 Februari.

Menurut dia, penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang dilakukan dalam waktu cepat membuat 54 anggota paguyuban tersebut tidak sempat mencari pekerjaan lain di luar pekerjaan mendorong gerobak.

Saat ini, lanjut dia, anggota paguyuban masih bisa mencari pekerjaan di Teras Malioboro 2 dengan membantu pedagang kaki lima memasukkan barang dagangan ke lokasi penataan atau sekadar membantu PKL membeli makanan. "Kadang sehari dapat Rp20.000 atau Rp50.000. Tidak pasti, tetapi kami tetap syukuri," katanya.

Namun demikian, pekerjaan tersebut dimungkinkan akan hilang jika seluruh dagangan PKL sudah tertata dengan baik.

Oleh karenanya, Kuwat dan puluhan pendorong gerobak lain berharap agar pemerintah daerah bisa memfasilitasi mereka dengan lapak untuk berjualan di Teras Malioboro 1 atau 2 jika masih memungkinkan. "Atau, pekerjaan lain yang bisa kami kerjakan. Yang penting kami tidak dilupakan," katanya.

Pilihan terakhir yang diharapkan pendorong gerobak adalah uluran tangan dari PKL yang selama ini mereka bantu layaknya uang pesangon yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha di rumah.

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo mengatakan pihaknya menerima masukan yang disampaikan pendorong gerobak dan akan menyampaikannya ke Pemerintah DIY.

"Kami tidak bisa membuat kebijakan sepihak. Harus dikomunikasikan dengan Pemerintah DIY," katanya.

Ia menyebut, sudah ada beberapa pilihan yang disiapkan untuk pemberdayaan pendorong gerobak, namun belum mengerucut ke salah satu pilihan. "Secepatnya, kami komunikasikan dengan Pemerintah DIY," katanya.

Sedangkan, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memastikan akan mendata seluruh pendorong gerobak di Malioboro karena selama ini menjadi bagian dari penunjang kawasan wisata tersebut.

"Akan diberdayakan. Tetapi, didata dulu. Tentunya, yang masuk pendataan adalah pendorong yang memang ada di sana. Tidak lalu mengaku-aku menjadi pendorong," katanya.