Ingat dengan Sylviana Murni yang Kalah dari Anies di Pilgub Jakarta? Kata Dia, Aset DKI Jangan Dijual Kalau Ibu Kota Sudah Pindah

JAKARTA - Bekas pasangan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilgub DKI 2017 lalu, Sylviana Murni kini duduk sebagai Senator DKI di DPD RI. Sylviana Murni meminta aset negara di Jakarta tidak dijual ketika Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.

"Aset di DKI jangan dijual akhirnya dipindahtangankan menjadi aset perorangan atau swasta,” kata Sylviana dalam seminar 'Menata Jakarta setelah IKN Pindah' di Jakarta, Jumat 4 Februari.

Ketua Komite III DPD RI itu menambahkan, Jakarta merupakan kota yang bersejarah. Mulai dari lahirnya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kota yang multikultiral.

Meski IKN pindah, lanjut dia, Jakarta akan tetap menerima masyarakat yang mengadu nasib di Jakarta karena aspek multikulturalisme.

"Jakarta dengan masyarakat Betawi sangat egaliter, toleran. Kami ingin menjadikan Jakarta kota yang bisa menerima semua," jelas dia dilansir dari Antara.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengharapkan Jakarta nantinya menjadi kota masa depan dan berkelanjutan serta memiliki saya saing bagi kesejahteraan rakyat.

“Kita punya e-aset. Aset ini tidak boleh terlupakan, jangan sampai aset kita hilang,” kata Sylviana Murni yang pernah jadi wali kota Jakarta Pusat ini.

Sebelumnya, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan di Jakarta, Jumat (28/1) mengatakan, aset milik negara di Jakarta diperkirakan mencapai Rp1.400 triliun.

Namun, dari jumlah itu yang bisa dimanfaatkan ketika IKN pindah hanya sekitar Rp300 triliun, karena mayoritas aset berbentuk kantor wilayah sehingga meski IKN pindah kantor tersebut tetap beroperasi di Jakarta.

Meski begitu, Encep mengatakan, mekanisme pemanfaatannya masih belum ditentukan.

Adapun bentuk pemanfaatan BMN ada enam, yakni sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur serta kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.