Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai gelaran Formula E sudah terkesan sebagai event politik. Dalam artian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap menjadikan Formula E untuk kepentingan politiknya.

Itu sebabnya, Prasetyo menganggap tidak ada perusahaan atau investor yang akan mau memberikan sponsornya karena mereka enggan diseret ke ranah politik.

“Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 3 Februari.

Prasetyo lantas menjelaskan kenapa ajang balap mobil ini bisa dianggap kegiatan politik. Hal ini terlihat saat Anies mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mangkir dalam Paripurna Interpelasi Formula E yang diinisiasi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik,” ujar dia.

Diketahui, sebelumnya terungkap bahwa Formula E sampai saat ini belum mendapat kepastian sponsor. Hal ini membuat DPRD DKI ragu ajang balap mobil listrik ini bisa digelar dengan lancar. Namun, Pemprov DKI masih yakin mereka mampu menjalankannya.

Komisi B DPRD DKI pada Senin, 24 Januari, mencecar BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait rencana penyelenggaraan Formula E yang dilaksanakan lima bulan lagi. Dalam rapat komisi ini, terungkap Jakpro belum memegang dana pembangunan sirkuit Formula E yang dikabarkan berasal dari sponsor.

Awalnya, DPRD bertanya soal rencana yang akan dilakukan Jakpro untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan. Managing Director Formula E Jakpro, Gunung Kartiko menjawab, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor.

Namun, Gunung mengaku bahwa saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk. Kata dia, belum ada perjanjian sponsorship yang sudah dilakukan secara resmi.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," jelas Gunung.