JAKARTA - Jerman mencatat rekor jumlah infeksi harian COVID-19 pada Hari Kamis, melewati ambang batas 200.000 kasus untuk pertama kalinya, ketika kewajiban vaksinasi masih menjadi perdebatan.
Institut Robert Koch untuk penyakit menular melaporkan 203.136 tes positif dalam 24 jam terakhir, 69.600 kasus lebih banyak dari hari yang sama seminggu yang lalu.
Insiden tujuh hari per 100.000 orang naik menjadi 1.017 dari 941 hari sebelumnya, sementara 188 orang lainnya meninggal, sehingga jumlah kematian sejak awal pandemi menjadi 117.314.
Anggota parlemen Jerman berdebat pada Hari Rabu, apakah akan memberlakukan vaksinasi wajib COVID-19, sementara pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung parlemen.
Sekitar 75 persen dari populasi Jerman telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, tertinggal dari rekan-rekan Eropa Barat seperti Prancis, Italia atau Spanyol, yang masing-masing telah mencatat sekitar 80 persen, 83 persen dan 86 persen.
Kanselir Olaf Scholz mendukung vaksin wajib untuk penduduk di atas 18 tahun, tetapi pemerintah koalisinya terpecah dalam masalah ini dan dia telah mengatakan kepada anggota parlemen, untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka.
Anggota parlemen Jerman membahas apakah akan mewajibkan vaksin COVID-19 wajib pada Hari Rabu, karena rekor baru infeksi COVID-19 harian dan kampanye vaksinasi yang gagap di negara itu, memaksa mereka ke dalam dilema etika dan konstitusional.
Para pengunjuk rasa berdiri dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar gedung parlemen Reichstag, dikelilingi oleh polisi, ketika para politisi dalam gerakan lintas partai berdebat.
"Vaksinasi wajib menimbulkan pertanyaan hukum dan etika yang sulit dan kontroversial," sebut Presiden Bundestag Baerbel Bas, membuka debat di mana lebih dari 40 anggota parlemen akan berbicara, mengutip Reuters 27 Januari.
Tiga proposal utama yang sedang dipertimbangkan termasuk mewajibkan semua orang dewasa untuk divaksinasi, atau hanya mereka yang berusia di atas 50 tahun, atau hanya mewajibkan semua orang yang belum pernah disuntik untuk menerima konseling.
Rincian RUU akan diselesaikan setelah debat dan rancangan undang-undang harus siap untuk pemungutan suara parlemen pada bulan Maret.
Banyak anggota parlemen, termasuk beberapa dari mitra junior koalisi, Demokrat Bebas liberal, menentang vaksin wajib. Mereka berpendapat, mewajibkan vaksinasi melanggar pasal kedua konstitusi Jerman, yang menjamin kontrol warga negara atas tubuh mereka sendiri.
BACA JUGA:
Seorang pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan: "Konstitusi adalah garis merah," dan menyebut mandat vaksin sebagai "eksperimen ilmiah," yang tidak diperlukan oleh Jerman.
Anna Gruenberg, seorang fisioterapis berusia 23 tahun di protes itu mengatakan, dia menemukan perdebatan itu "benar-benar tidak sopan" kepada mereka yang berpikir berbeda tentang vaksin dan virus.
Sementara, Axel Schaefer, seorang anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat yang berkuasa yang mendukung vaksin wajib, membandingkan protes dengan penentangan terhadap vaksinasi cacar wajib 150 tahun yang lalu.
"Pengalaman saat itu menunjukkan, dengan vaksinasi wajib terhadap cacar ini, kami telah menyelamatkan jutaan nyawa," terangnya.
Terkait
