Pakar Tata Kota Ini Nilai Ahok Tak Cocok Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Harus yang Paham Ilmu Infrastruktur
Publik kini menanti siapa Kepala Otorita IKN Pilihan Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Bagikan:

JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut Presiden Jokowi sebagai salah satu calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, Ahok dianggap belum pantas memimpin ibu kota baru tersebut.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga memandang, orang yang pantas menjadi Kepala Otorita IKN adalah sosok yang memahami ilmu dasar infrastruktur.

"Untuk tahap awal, 5 tahun pertama fokus pembangunan infrastruktur dasar kota, oleh karena itu harus dipilih kepala otorita yang bisa mewujudkan hal itu. Posisi Pak Ahok belum tepat atau saatnya,” kata Nirwono saat dihubungi, Sabtu, 22 Januari.

Begitu juga dengan nama calon lain yang disinggung Jokowi seperti Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Nirwono menilai, nama-nama tersebut juga belum cocok mengisi jabatan Kepala Otorita ibu kota yang dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut.

Mengingat, pada beberapa tahun pertama awal pemindahan ibu kota harus mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar kota seperti jalan, saluran air, penyediaan air bersih, hingga perumahan.

Kemudian, pembangunan infrastruktur pemerintahan, seperti Istana Negara, gedung-gedung Kementerian dan lembaga.

“Untuk nama-nama yang beredar akan lebih tepat atau sesuai jika pembangunan infrastruktur sudah jadi, minimal setelah 5 tahun periode pertama pembangunan,” ungkap Nirwono.

Sebagai informasi, Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tinggal menunggu waktu setelah ditetapkannya Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 18 Januari.

Pembahasan UU ini terbilang cepat karena hanya menghabiskan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022. Nantinya, Ibu Kota yang disepakati bernama Nusantara ini dipimpin oleh Ketua Otorita yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dua tahun lalu, Presiden Jokowi pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat kepala otorita. Salah satu yang paling disorot adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.