Varian Omicron Menyebar Cepat: Tokyo Catat Rekor Infeksi, 13 Daerah di Bawah Keadaan Darurat Virus Corona

JAKARTA - Jepang pada Hari Rabu memutuskan untuk menempatkan Tokyo dan 12 daerah lainnya di bawah keadaan darurat virus corona, dengan ibukota melaporkan rekor 7.377 infeksi baru di tengah penyebaran cepat varian Omicron secara nasional.

Keputusan ini akan memungkinkan gubernur metropolitan dan prefektur di Jepang, yang tidak pernah memberlakukan penguncian selama pandemi, untuk meminta restoran dan bar tutup lebih awal dan menghentikan atau membatasi penyajian alkohol. Langkah itu akan diberlakukan mulai Jumat hingga 13 Februari.

"Ini adalah perang melawan virus yang tidak dikenal, tetapi kami berharap dapat mengatasi situasi ini dengan mempersiapkan diri secara memadai tanpa rasa takut yang berlebihan," jelas Perdana Menteri Fumio Kishida pada pertemuan gugus tugas COVID-19 pemerintah, mengutip Kyodo News 19 Januari.

Pihak berwenang Jepang khawatir, rumah sakit yang perlu merawat pasien yang tidak dirawat karena virus akan kewalahan jika infeksi terus meningkat pada kecepatan saat ini, mempengaruhi lebih banyak orang lanjut usia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya.

Kekhawatiran lain adalah, kekurangan pekerja penting seperti staf medis karena peningkatan tajam pada mereka yang ditunjuk sebagai kontak dekat orang yang dites positif COVID-19.

"Kita perlu segera mencegah penyebaran infeksi, mengingat potensi ketegangan besar pada sistem medis dalam waktu dekat," kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Daishiro Yamagiwa, yang juga bertanggung jawab atas penanggulangan virus corona.

Sementara itu, subkomite pemerintah untuk penanganan COVID-19 memberi lampu hijau untuk rencana darurat yang berlangsung selama kira-kira tiga minggu, sehari setelah jumlah infeksi terkonfirmasi harian Jepang mencapai 30.000 untuk pertama kalinya.

PM Kishida telah menjadikan penanganan COVID-19 sebagai prioritas utama sejak menjabat pada Oktober tahun lalu, dengan pemerintahannya menghadapi tugas yang sulit untuk mencapai keseimbangan antara menerapkan langkah-langkah anti-virus dan menjaga perekonomian tetap berjalan. Terutama karena para ahli kesehatan mengatakan banyak orang tidak bergejala atau gejala ringan meskipun sifat varian Omicron sangat menular.

Terpisah, Shigeru Omi, penasihat utama COVID-19 pemerintah, menyarankan tidak perlu menghentikan kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi mendesak orang untuk menghindari situasi berisiko tinggi, seperti berkumpul dalam jumlah besar dan berbicara dengan suara keras.

"Saya pikir kita tidak perlu menutup restoran, jika orang makan dalam kelompok sekitar empat orang dan berbicara mengenakan masker." terang Omi yang mengepalai subkomite.

Tiga prefektur telah ditempatkan di bawah keadaan darurat sejak awal Januari, dengan penambahan 13 prefektur yang direncanakan membuat sekitar sepertiga dari 47 prefektur di negara itu dikenai pembatasan yang lebih ketat.

Bersamaan dengan Tokyo, prefektur yang ditargetkan termasuk tetangganya Chiba, Saitama dan Kanagawa di wilayah metropolitan, yang tiga bulan lalu dicabut status daruratnya.

Sementara Aichi, Gifu dan Mie di Jepang tengah, bersama dengan Nagasaki, Kumamoto dan Miyazaki di barat daya negara itu, juga meminta pemerintah pusat untuk memberlakukan keadaan darurat semu, seperti juga Niigata, Gunma dan Kagawa.

Di bawah keadaan kuasi darurat, gubernur prefektur dapat menetapkan area khusus untuk tindakan melawan virus dan membuat keputusan sendiri tentang jam kerja atau penyajian alkohol di restoran-restoran lokal.

Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk menghentikan pemeriksaan status vaksinasi atau bukti hasil tes negatif COVID-19, untuk mengunjungi tempat-tempat seperti restoran. Cara untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, tetapi masih menyisakan ruang bagi gubernur untuk menerapkannya sendiri.

"Kami menyadari bahwa ada harapan untuk memanfaatkan program berdasarkan keputusan gubernur, yang paling mengetahui situasi lokal," sebut Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno.

Untuk diketahui, Gubernur Osaka, Kyoto dan Hyogo di Jepang barat berencana untuk membahas, apakah akan mencari pembatasan kuasi-darurat pada pertemuan virtual pada hari Rabu. Sementara Matsuno mengatakan, jika ketiga prefektur mengajukan permintaan untuk ditambahkan ke dalam daftar, pemerintah akan segera meninjaunya.