JAKARTA - Parlemen Prancis memberikan persetujuan akhir pada Hari Minggu, terkait langkah-langkah terbaru pemerintah untuk mengatasi virus COVID-19, termasuk sertifikat vaksin yang diperebutkan oleh pemrotes anti-vaksin.
Anggota parlemen di majelis rendah parlemen memberikan suara 215 mendukung dan 58 menentang, membuka jalan bagi undang-undang untuk mulai berlaku dalam beberapa hari mendatang, mengutip Reuters 17 Januari.
Undang-undang baru, yang mengalami perjalanan sulit melalui parlemen dengan partai-partai oposisi menemukan beberapa ketentuannya terlalu keras, akan mengharuskan orang untuk memiliki sertifikat vaksinasi untuk memasuki tempat-tempat umum seperti restoran, kafe, bioskop dan kereta jarak jauh.
Saat ini, orang yang tidak divaksinasi dapat memasuki tempat-tempat tersebut dengan hasil tes COVID-19 negatif terbaru. Sementara, hampir 78 persen penduduk Prancis telah divaksinasi penuh, menurut Kementerian Kesehatan pekan lalu.
Presiden Emmanuel Macron beberapa waktu lalu mengatakan, dia ingin "membuat kesal" orang-orang yang tidak divaksinasi dengan membuat hidup mereka begitu rumit, sehingga mereka akhirnya akan mendapatkan vaksin COVID.
Sementara mengutip Euronews, beberapa pengecualian dapat dibuat untuk mereka yang baru saja pulih dari COVID-19. Undang-undang juga memberlakukan denda yang lebih berat untuk kartu pas palsu dan memungkinkan pemeriksaan ID untuk menghindari penipuan.
BACA JUGA:
Lebih dari 76 persen tempat tidur ICU Prancis ditempati oleh pasien virus, kebanyakan dari mereka tidak divaksinasi, dengan sekitar 200 orang dengan virus meninggal setiap hari.
Sehari sebelumnya, ribuan pemrotes anti-vaksin berdemonstrasi di Paris dan beberapa kota lain pada hari Sabtu melawan hukum, tetapi jumlah mereka turun tajam dari minggu sebelumnya, tepat setelah pernyataan Presiden Macron.
Untuk diketahui, Prancis berada dalam cengkeraman gelombang COVID-19 kelima dengan kasus baru harian secara teratur mencapai rekor lebih dari 300.000. Namun jumlah kasus serius yang menempatkan orang di bangsal ICU jauh lebih rendah dibandingkan gelombang pertama pada Maret-April 2020.
