Varian Omicron Merebak, Filipina Larang Warga Naik Transportasi Umum Jika Belum Divaksin COVID-19
Vaksinasi COVID-19 di Filipina. (Wikimedia Commons/Joey O. Razon)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah Filipina pada Kamis membela larangan kontroversial terhadap orang yang tidak divaksinasi, untuk menggunakan transportasi umum di ibu kota Manila di mana varian Omicron memicu rekor lonjakan kasus.

Aturan yang diumumkan oleh Departemen Perhubungan minggu ini dan diharapkan mulai berlaku pada Hari Senin, muncul setelah Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan menangkap orang-orang yang tidak divaksinasi COVID-19 yang menolak untuk tinggal di rumah.

Penumpang harus menunjukkan bukti vaksinasi sebelum naik bus umum, jeepney, kereta api, kapal atau pesawat di Metro Manila di mana infeksi melonjak, menyebabkan gangguan luas untuk bisnis dan rumah sakit yang tegang.

Pengecualian akan dibuat untuk orang yang belum divaksinasi tapi memiliki izin resmi untuk bepergian untuk membeli makanan, mencari perawatan medis, atau divaksinasi.

Kebijakan ini tidak terlepas dari hanya sekitar setengah populasi Filipina yang divaksinasi penuh, meskipun tingkat di ibu kota jauh lebih tinggi.

Departemen Perhubungan mengatakan kebijakan "tidak ada vaksinasi, tidak ada tumpangan" sementara dirancang untuk melindungi semua orang, menghindari penutupan sistem transportasi umum yang merusak secara ekonomi selama lonjakan terakhir.

"Kami percaya bahwa lebih anti-miskin dan anti-kehidupan jika kita tidak akan memaksakan intervensi yang akan mencegah hilangnya nyawa karena non-vaksinasi," sebut Departemen, mengutip CNA 13 Januari.

Namun, kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International, mengecam kebijakan tersebut.

"Jalan keluar dari pandemi ini adalah dengan tidak memaksakan pembatasan, hukuman yang tidak proporsional dan tidak dapat diterima kepada mereka yang tidak divaksinasi," terang Butch Olano dari Amnesty International Filipina.

Dia memperingatkan, aturan itu akan secara tidak adil menargetkan orang miskin yang tidak dapat bekerja dari rumah dan "semakin mengikis kepercayaan pada pemerintah".

Adapun Komisi Hak Asasi Manusia Filipina mengatakan sebelumnya, pembatasan perjalanan "secara efektif membatasi pelaksanaan dan penikmatan hak-hak dasar".

Untuk diketahui, jumlah kasus baru mencapai rekor 34.021 pada Hari Kamis, dengan lebih dari tiga juta orang di Filipina terinfeksi sejak awal pandemi.

Pemerintah sempat melonggarkan penguncian pada Oktober tahun lalu, setelah infeksi virus corona yang didorong oleh varian Delta memuncak, untuk menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul.

Sementara, infeksi baru berkurang menjadi beberapa ratus setiap hari sebelum Natal, tetapi meningkat lagi ketika keluarga dan teman berkumpul untuk liburan.