Lantik Mayjen Mulyo Aji Jadi Sesmenko Polhukam, Mahfud MD Singgung Sejumlah Isu dari BLBI Hingga Papua

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melantik Mayjen Mulyo Aji sebagai Sekretaris Menko Polhukam.

Dalam sambutannya, Mahfud meyakini Mulyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Semenko Polhukam dengan baik. Apalagi, dia memiliki pendidikan dan pemahaman di bidang penugasannya.

Selanjutnya, dia menjelaskan ada sejumlah tantangan berat yang dihadapi Kemenko Polhukam termasuk dalam hal penyelamatan aset negara. Meski berat, kata Mahfud, tantangan itu ternyata dapat diatasi.

Hal ini terbukti dengan banyaknya aset yang berhasil diselamatkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Walau telah berhasil, Mahfud meminta semua pihak tidak lantas jemawa. Sebab, dia meyakini, tahun ini tantangan lain akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dan diharapkan dapat diatasi dengan lebih baik lagi.

"Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali. Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut," ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung isu terkait Papua yang kini menjadi tantangan pemerintah. Dia menegaskan, penanganan masalah di Bumi Cenderawasih tersebut akan memanfaatkan seluruh sumber daya seperti  personel aparat dan keuangan untuk membangun kesejahteraan rakyat di sana.

Tak hanya itu, pemerintah mengedepankan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selanjutnya, Mahfud juga menyinggung perihal pelaksanaan pemilu serentak pada 2024 mendatang. Hal ini harus menjadi perhatian karena menjadi ranah kementeriannya.

"Agenda penting lainnya yang akan kita hadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," jelasnya.

"Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam," imbuh Mahfud.

Sementara di lingkungan internal, Mahfud mengingatkan agar kementeriannya bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah  11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Terakhir, Mahfud juga mengingatkan jajarannya untuk terus memantau dinamika situasi nasional khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.

"Tahun lalu, bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa kita. Selama tahun 2021, bersama seluruh elemen bangsa, kita telah berhasil menekan kenaikan penularan COVID-19," ungkapnya.

"Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi mulai menunjukan hasil. Ekonomi kembali bergeliat. Target penerimaan negara dari pajak terjangkau," pungkas Mahfud.